Disalahkan atas penghilangan nama Soeharto, Mahfud MD Sampai di tampar balik Fadli Zon: Penentu sejarah bukan dia!

Infomenia.net -  Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kritikan anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon. Politisi dari Partai Gerindra itu sempat me...



Infomenia.net - 
Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kritikan anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon. Politisi dari Partai Gerindra itu sempat meminta agar tak ada pembelokkan sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949. Mahfud mengatakan penentu kebenaran sejarah bukanlah Fadli Zon. 

Sebut Penentu kebenaran seharah bukan Fadli Zon 

"Penentu kebenaran sejarah itu bukan Fadli Zon. Tapi ilmiahnya adalah sejarawan dan forum akademik," kata Mahfud MD seperti yang dikutip dari Suara jaringan media Hops.ID pada Sabtu, 5 Maret 2022.

Menteri pertahanan era Presiden Gus Dur itu mengatakan meski demikian apa yang disuarakan oleh Fadli Zon harus tetap didengar. 

"Meski begitu suara Fadlizon tetap harus didengar oleh rakyat agar sama-sama," ujarnya. 

Mahfud MD menerangkan pemerintah dalam hal ini tak pernah bermaksud mebelokkan sejarah dengan meniadakan peran Soeharto dalam sejarah serangan tersebut. 


Nama Soeharto tetap disebutkan dalam naskah akademik 

Namun, menurutnya walaupun nama Soeharto tidak ada dalam Keppres 2/2022, tetapi tetap disebutkan sebanyak 48 kali dalam naskah akademik Keppres yang juga dibenarkan oleh sejarawan dari Universitas Gadjah Mada (UGM). 

"Kita tak pernah meniadakan peran Soeharto, malah di naskah akademik keppres itu nama Soeharto disebut 48 kali karena kita mencatat dengan baik peran Pak Harto,” ungkapnya. 

“Itu ada penjelasan dari sejarawan UGM yang membenarkan Keppres 2/2022 yang tak memasukkan nama Soeharto di dalam Keppres," lanjutnya. 

Hanya beberapa nama tokoh yang dicantumkan dalam Kepres 

Mahfud MD juga menuturkan bahwa di dalam Keppres yang dicantumkan hanya tokoh yang memiliki peran sebagai penggagas Serangan Umum 1 Maret 1949 yakni Sultan Hamengku Buwono IX.

Kemudian yang memerintahkan operasinya yakni Jenderal Besar Soedirman. Sementara yang memberikan persetujuan adalah Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. 

"Kalau di Keppres itu disebut yang punya gagasan Sultan, yang memerintahkan operasinya Jenderal Soedirman, yang menyetujui dan menggerakkan operasinya Presiden dan Wakil Presiden," papar Mahfud. 

Meski dalam tahanan, Soekarno-Hatta masih terus aktif menggerakkan operasi serangan. "Jadi, meski dalam tahanan, Presiden dan Wakil Presiden masih terus aktif menggerakkan serangan,” ujarnya. 

Sementara, lanjutnya, juga ada penjelasan M Roem dan Pringgodigdo yang diasingkan satu paket dengan Bung Karno dan Bung Hatta bahwa mereka terus berkomunikasi dengan dunia internasional untuk mempertahankan kedaulatan meski dari pengasingan. 


Pemerintah tak bermaksud meniadakan peran Soeharto 

Mahfud MD menegaskan pemerintah sama sekali tak pernah bermaksud meniadakan peran Soeharto dalam sejarah Serangan 1 Maret 1949. Bahkan, nama Soeharto disebut sebanyak 48 kali dalam naskah akademik. 

"Kami tak pernah meniadakan peran Soeharto, malah di Naskah Akademik Kepres itu nama Soeharto disebut 48 kali karena kita nencatat dengan baik peran Pak Harto," katanya. 

Sejarawan UGM menilai langkah pemerintah sudah tepat

Sejarawan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Sri Margana, yang menjadi salah satu tenaga ahli penyusun naskah akademik tersebut, menilai langkah pemerintah dan Mahfud Md memberi penjelasan sudah tepat soal tidak adanya nama Soeharto dalam Keppres. 

"Pak Mahfud Md sudah benar (tidak mencantumkan nama Soeharto di Keppres). Ada ribuan pelaku sejarah yang terlibat dalam peristiwa itu dan ratusan pemimpin utama yang dalam naskah akademik telah disebut sesuai dengan porsinya masing-masing,” katanya. 

Menurutnya tidak ada satu tokoh pun dalam sejarah yang memiliki peran penting dalam peristiwa-peristiwa itu yang dihapuskan, termasuk Letkol Soeharto yang ditunjuk memimpin Serangan Umum di pusat kota. 

“Naskah ini justru menempatkan tokoh-tokoh penting yang dalam historiografi di masa lalu dihilangkan atau direduksi perannya. Nama Letkol Soeharto di naskah akademik itu bahkan disebut sampai 48 kali," terangnya. 

Fadli Zon sempat menyalahkan Mahfud MD 

Sebelumnya, Fadli Zon merespons cuitan Mahfud terkait Sukarno, Hatta, hingga Soedirman sebagai penggagas Serangan Umum 1 Maret 1949. Dia menilai cuitan Mahfud keliru dan meminta untuk tidak membelokkan sejarah. 

"Keliru Pak @mohmahfudmd. Dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, Sukarno dan Hatta masih dalam tawanan di Menumbing," tulis Fadli Zon dalam cuitannya. 

Menurut Fadli Zon, tak ada gagasan Sukarno dan Hatta dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, sehingga apa yang disebut Mahfud Md keliru. 

"Pemerintahan dipimpin PDRI (Pemerintah Darurat RI) di bawah Sjafroeddin Prawiranegara. Tak ada gagasan dari Sukarno dan Hatta dalam peristiwa ini. Jangan belokkan sejarah!" tulis Fadli Zon.(hops.id)