Dikritik Fadli Zon ‘Keliru’, Mahfud MD Beri Respon Menohok: Nama Soeharto Disebut 48 Kali

Infomenia.net -  Menko Polhukam Mahfud Md merespons cuitan anggota Komisi I DPR RI Fraksi Gerindra Fadli Zon yang mengkritik dirinya terkait...


Infomenia.net - 
Menko Polhukam Mahfud Md merespons cuitan anggota Komisi I DPR RI Fraksi Gerindra Fadli Zon yang mengkritik dirinya terkait Keppres dan meminta agar sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949 tidak dibelokkan. 

Menanggapi hal tersebut Mahfud rupanya memberikan respon menohok.

“Penentu kebenaran sejarah itu bukan Fadli Zon. Tapi ilmiahnya adalah sejarawan dan forum akademik,” kata Mahfud saat dihubungi, Jumat 4 Maret 2022, dikutip dari detiknews.com. 

Meski demikian, Mahfud menegaskan bahwa suara Fadli Zon itu tetap harus didengar. 

“Meski begitu, suara Fadli Zon tetap harus didengar oleh rakyat agar sama-sama,” timpalnya. 

Mahfud menegaskan pemerintah tidak pernah meniadakan peran Soeharto dalam sejarah serangan tersebut. 

Meski nama Soeharto tidak ada dalam Keppres 2/2022, justru nama Soeharto disebut sebanyak 48 kali dalam naskah akademik Keppres yang juga dibenarkan oleh sejarawan dari Universitas Gadjah Mada (UGM)

“Kita tak pernah meniadakan peran Soeharto, malah di naskah akademik keppres itu nama Soeharto disebut 48 kali karena kita mencatat dengan baik peran Pak Harto. Itu ada penjelasan dari sejarawan UGM yang membenarkan Keppres 2/2022 yang tak memasukkan nama Soeharto di dalam Keppres,” ujarnya. 

Mahfud menyampaikan, meski dalam tahanan, Sukarno-Hatta masih terus aktif menggerakkan operasi serangan. 

Ia juga menyebut, dalam Keppres, yang memerintahkan operasi adalah Jenderal Soedirman, sementara yang memberi gagasan adalah Sri Sultan Hamengku Buwono IX. 

“Kalau di keppres itu disebut yang punya gagasan Sultan, yang memerintahkan operasinya Jenderal Soedirman, yang menyetujui dan menggerakkan operasinya Presiden dan Wakil Presiden,” ucapnya. 

“Jadi, meski dalam tahanan, Presiden dan Wakil Presiden masih terus aktif menggerakkan. Ada penjelasan M Roem dan Pringgodigdo yang diasingkan satu paket dengan Bung Karno dan Bung Hatta bahwa mereka terus berkomunikasi dengan dunia internasional untuk mempertahankan kedaulatan meski dari pengasingan,” lanjutnya. 

Sejarawan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Sri Margana, yang menjadi salah satu tenaga ahli penyusun naskah akademik tersebut, menilai langkah pemerintah dan Mahfud Md memberi penjelasan sudah tepat soal tidak adanya nama Soeharto dalam Keppres. 

“Pak Mahfud Md sudah benar (tidak mencantumkan nama Soeharto di Keppres). Ada ribuan pelaku sejarah yang terlibat dalam peristiwa itu dan ratusan pemimpin utama yang dalam naskah akademik telah disebut sesuai dengan porsinya masing-masing. Tidak ada satu tokoh pun dalam sejarah yang memiliki peran penting dalam peristiwa-peristiwa itu yang dihapuskan, termasuk Letkol Soeharto yang ditunjuk memimpin Serangan Umum di pusat kota. Naskah ini justru menempatkan tokoh-tokoh penting yang dalam historiografi di masa lalu dihilangkan atau direduksi perannya,” ujar Margana Kamis (3/3). 

“Nama Letkol Soeharto di naskah akademik itu bahkan disebut sampai 48 kali,” tambahnya. 

Dia menegaskan Keppres bukanlah historiografi. Keppres dalam hal ini disusun dengan bahasa administratif. 

“Keppres bukanlah historiografi. Keppres disusun dalam bahasa administratif, ringkas, namun representatif. Fungsinya lebih sebagai keputusan penetapan ‘Hari Penegakan Kedaulatan Negara’ sebagai event nasional untuk membangun nasionalisme dan semangat mengisi kemerdekaan dan bukan legitimasi historiografi,” tuturnya. 

Diketahui sebelumnya, Fadli Zon merespons cuitan Mahfud terkait Sukarno, Hatta, hingga Soedirman sebagai penggagas Serangan Umum 1 Maret 1949. 

Ia menilai cuitan Mahfud keliru dan meminta untuk tidak membelokkan sejarah. 

“Keliru Pak @mohmahfudmd. Dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, Sukarno dan Hatta masih dalam tawanan di Menumbing,” kata Fadli Zon dalam cuitan pribadinya. 

Menurut Fadli Zon, tak ada gagasan Sukarno dan Hatta dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, sehingga apa yang disebut Mahfud Md keliru. 

“Pemerintahan dipimpin PDRI (Pemerintah Darurat RI) di bawah Sjafroeddin Prawiranegara. Tak ada gagasan dari Sukarno dan Hatta dalam peristiwa ini. Jangan belokkan sejarah!” tulis Fadli Zon.(terkini.id)