Serba-serbi Isu Kasetpres Heru Budi Bakal Jadi PJ Gubernur DKI

Infomenia.net -  Nama Kepala Sekretariat Kepresidenan, Heru Budi Hartono, menjadi pembicaraan hangat dalam beberapa hari terkahir. Heru diga...


Infomenia.net - 
Nama Kepala Sekretariat Kepresidenan, Heru Budi Hartono, menjadi pembicaraan hangat dalam beberapa hari terkahir. Heru digadang-gadang akan menjadi penjabat Gubernur DKI Jakarta setelah Anies Baswedan lengser.

Masa jabatan Anies sebagai Gubernur DKI akan berakhir 16 Oktober 2022. Karena Pilkada akan digelar serentak pada 2024, posisi Anies akan diisi oleh Pj yang ditunjuk oleh Kemendagri.

Kemendagri belum menentukan siapa Pj Gubernur DKI Jakarta. Syarat utamanya, pejabat di institusi lain dengan jabatan minimal eselon 1. Bisa sekjen, dirjen, atau jabatan lainnya yang setara.

Nama Heru sebelumnya diusulkan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono. Gembong menilai, sosok Pj Gubernur DKI adalah orang yang menguasai permasalahan Jakarta. Apalagi, Pj akan memiliki masa kerja yang lama hingga Pilkada Serentak 2024

Heru kemudian diminta tanggapan terkait masalah ini. Ia tak banyak berkomentar. Namun, ia mengatakan masa jabatan Anies masih cukup lama.

“Masa jabatan Gubernur DKI masih akhir tahun 2022 dan masih lama,” kata Heru.

Heru juga mengatakan, biasanya Pj berasal dari Kemendagri. Sehingga akan ada banyak calon yang lebih pantas.

“Tentunya banyak calon-calon yang mungkin lebih pantas. Biasanya dari pejabat Kementerian Dalam Negeri,” tutur Heru.


Profil Heru Budi

Heru memang bukan orang baru di lingkungan Pemprov DKI. Ia pernah bekerja di Pemkot Jakarta Utara, yang kemudian membuatnya menjadi Wali Kota Jakarta Utara pada 2014, tepatnya ketika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat Gubernur DKI.

Heru lahir di Medan pada 13 Desember 1965 dan memang bukan orang baru di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dia meniti karier sebagai abdi negara alias PNS di Pemprov DKI Jakarta.

Sejumlah jabatan penting sempat diembannya misalnya, Kepala Biro KDH dan KLN DKI Jakarta (2013), Wali Kota Jakarta Utara (2014), dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta ( 2015).

Heru bahkan sempat dilirik Ahok pada Pilgub 2017. Ahok yang saat itu belum punya partai, menggandeng Heru sebagai cawagub dari jalur independen.

Sejumlah relawan sudah bergerak mengumpulkan KTP untuk mendukung langkah Ahok itu.

Namun, rencana itu tak berjalan. Ahok akhirnya dipinang PDIP dan dipasangkan dengan Djarot Saiful HIdayat pada Pilgub DKI. Sedangkan, Heru kembali ke Pemprov DKI.

Heru lalu menjalani serangkaian tes untuk bisa naik jadi eselon 1. Hasil TPA menunjukkan, Heru terpilih menjadi Kepala Staf Kepresidenan Jokowi.



Heru Pas Jadi Pj Gubernur DKI

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik, menilai Heru adalah sosok tepat jika ditunjuk menjadi Pj Gubernur DKI. Menurutnya, Heru sudah paham dengan masalah di Jakarta.

“(Penjabat) harus orang yang paham, kalau enggak nanti mesti belajar, jangan orang yang mesti belajar lah, jadi begitu dia menjabat bisa langsung running (berlari kerja),” kata Taufik.

“Saya kira Heru orang yang paham soal Jakarta, dia sangat paham,” sambung politikus Gerindra ini.

Meski demikian, Taufik menjelaskan keputusan memilih dan melantik Pj Gubernur DKI berada di tangan Kemendagri dan Presiden Jokowi.

“Kita kan enggak bisa mendikte, itu keputusannya di tangan Presiden,” ucap Taufik.


Tanggapan Kemendagri

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, menanggapi kans Budi Heru menjadi Pj Gubernur DKI. Ia menegaskan, Kemendagri belum memutuskan siapa yang akan ditunjuk menjadi Pj Gubernur DKi.

"Di DKI lebih itu ya, kita di [Kementerian] Dalam Negeri belum tahu orangnya siapa [jadi Pj]," ucap Benni.

Benni menjelaskan, untuk mencari siapa sosok yang bisa ditunjuk sebagai Pj Gubernur DKI akan lebih baik apabila sudah memahami kondisi Jakarta.

Meski demikian, ia menyebut tidak harus sosok Pj Gubernur DKI Jakarta pernah bekerja di lingkungan Pemprov DKI tersebut.

"Sebaiknya seperti itu akan lebih efektif kalau dia memahami kondisi Jakarta, di mana mana akan seperti itu. Salah satu nilai plus mungkin," ucap Benni.


Heru Berpengalaman, Sekda Juga Bisa

Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ismail menilai, sosok Heru memang sudah tak asing di Jakarta. Dia memang meniti karier di Pemprov DKI.

“Paling tidak kala melihat dari track record, beliau juga sebenarnya punya pengalaman kan sebelumnya kan kalau enggak salah di BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) sama wali kota, artinya secara pengalaman seharusnya sudah mumpuni,” kata Ismail.

Ismail mengatakan, Heru memang bukan satu-satunya calon. Sebab, syarat menjadi PJ gubernur juga sangat luas, yakni pejabat eselon 1. Karena syarat itu pula, Sekda DKI Marullah Matali juga bisa jadi Pj Gubernur.

"Kalau enggak salah ada dua kemungkinan, orang yang ditunjuk Kemendagri atau Sekda itu juga masuk di dalamnya untuk bisa ditunjuk sebagai plt. Tapi siapa nanti yang diputuskan kita lihat nanti karena bolanya nanti ada di Kemendagri," jelas Ismail.

Ismail menyebut PKS memang belum melihat lebih dalam siapa lagi sosok yang tepat untuk bisa memimpin Jakarta di masa kekosongan gubernur definitif dalam waktu kurang lebih 2 tahun. Bila sudah ada, PKS juga akan memberi masukan ke Kemendagri.


Harus ASN Eselon 1, Tak Cari Jabatan Politis

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mendorong Kemendagri menunjuk aparatur sipil negara (ASN) eselon satu untuk mengisi posisi Gubernur dan Wakil Gubernur. Menurut dia, hal tersebut jelas diatur dalam Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

“Pertama, Penjabat Gubernur DKI Jakarta mestilah figur profesional dan netral dari ASN eselon satu, sesuai dengan Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,” kata Mardani.

Ia meminta para Penjabat terpilih bisa netral dalam menjalankan tugasnya. Terlebih, mereka akan memimpin daerah jelang Pemilu 2024, sehingga berpotensi muncul konflik kepentingan.

“Kedua, punya track record sebagai pelayanan publik yang berintegritas. Tidak menjadi 'Pak Turut' yang mencari jabatan politis,” kata Ketua DPP PKS ini.

Untuk di DKI Jakarta, Mardani juga berpesan agar Penjabat mengerti betul persoalan yang terjadi di Jakarta, sehingga kinerjanya sebagai pemimpin tertinggi bisa berjalan maksimal.

“Ketiga, dekat dan tahu masalah Jakarta,” tutur dia.(kumparan.com)