KY Pantau Sengketa Kedubes Malaysia Vs WNI soal Tanah di Kemang Jaksel

Infomenia.net -  Kedubes Malaysia di Jakarta menggugat tiga WNI Rp 43,8 miliar terkait sengketa lahan di Kemang, Jakarta Selatan (Jaksel). K...


Infomenia.net - 
Kedubes Malaysia di Jakarta menggugat tiga WNI Rp 43,8 miliar terkait sengketa lahan di Kemang, Jakarta Selatan (Jaksel). Kasus ini dilaporkan Kementerian ATR/BPN ke Komisi Yudisial (KY).

"KY telah menerima permohonan pemantauan terhadap perkara tersebut. Pengajuan permohonan dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN," kata Jubir KY Miko Ginting kepada detikcom, Selasa (12/10/2021).

Tanah yang dimaksud adalah di Jalan Kemang VI No. 9B, Kelurahan Bangka RT 008 RW 02, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Kasus ini cukup rumit dan berjalan cukup lama.

"KY berdasarkan analisis dan verifikasi, memutuskan untuk melakukan pemantauan terhadap proses persidangan tersebut dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan hakim," ujar Miko.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, kasus berawal saat sejumlah warga menggugat Kedubes Malaysia di Jakarta terkait tanah tersebut. Warga menilai tanah itu adalah tanah miliknya dan meminta ganti rugi Rp 331 miliar lebih.

Namun pada 25 Juni 2018, PN Jaksel menyatakan gugatan itu gugur dan mencoret dalam register perkara perdata.

Setelah itu, giliran Kedubes Malaysia untuk Indonesia menggugat balik. Kedubes Malaysia meminta PN Jaksel memutuskan:

Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah Hak Milik Asal Adat Kohir Nomor : 1663, Blok : 19, Persil Nomor : D.I., seluas lebih kurang 1.765 M2 (seribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Wilayah DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Bangka RT. 008/RW. 02, setempat dikenal dengan Jalan Kemang VI No. 9B.

Menyatakan Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Tergugat III dan/atau Tergugat IV melakukan Perbuatan Melawan Hukum(onrechtmatige daad).

Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Jual Beli No. 137/MP.PRAPATAN/1997 tanggal 15 September 1997 beserta turunan-turunannya sepanjang akta tersebut menunjuk lokasi yang sama (tumpang tindih) dengan bidang tanah milik Penggugat.

Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Tergugat III dan/atau Tergugat IV atau siapapun yang menguasai tanah objek perkara tersebut untuk menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar sebesar US$ 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu dolar amerika serikat);

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah);

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)per hari, apabila lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Namun pada 7 Januari 2020, gugatan itu dicabut Kedubes Malaysia. Tidak sampai sepekan, Kedubes Malaysia kembali mendaftarkan gugatan dengan materi yang sama. Adapun petitum ganti rugi diubah menjadi:

Menghukum Tergugat I, II, dan III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar sebesar Rp. 16.800.000.000,-(enam belas milyar delapan ratus juta rupiah);

Menghukum Tergugat I, II, dan III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 27.000.000.000,-(dua puluh tujuh milyar rupiah);

Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)per hari, apabila lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan;

Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada upaya perlawanan, banding atau kasasi(uitvoerbaar bij voorrad);

Perkara terakhir ini masih berlangsung di PN Jaksel. Pihak Kementerian ATR/BPN juga melaporkan ke KY untuk memantau persidangan itu.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menyatakan, di Rawamangun, tanah milik Pertamina juga hendak digasak. Ada juga tanah Kedubes menjadi sasaran mafia tanah.

"Ada sebuah kedutaan di Jakarta tanahnya digugat dan dimainkan mafia tanah. Kalau dia menang atas kedutaan asing, apa kata investor? Tanah negara asing saja bisa kalah dengan mafia tanah," cerita Sofyan.(news.detik.com)