Waduh! BEM UI Disebut-sebut Kembali Menyebarkan Kesesatan Berpikir

Infomenia.net -  Usai hebohkan publik dengan mengritik Jokowi sebagai “The King of Lip Service”, BEM UI kembali disebut-sebut telah menyebar...


Infomenia.net - 
Usai hebohkan publik dengan mengritik Jokowi sebagai “The King of Lip Service”, BEM UI kembali disebut-sebut telah menyebarkan kesesatn berpikir. 

Hal ini diungkap oleh Ade Armando dan Channel Cokro TV. 

“BEM UI terus menyebarkan kesesatan berpikir dgn bilang revisi UU ITE yang diajukan pemerintah akan membungkam kebebasan berekspresi. Revisi UU ITE versi pemerintah justru akan mencegah jatuhnya korban baru akibat pemanfaatan pasal2 karet dalam UU ITE,” kata Ade Armando melalui akun FB-nya dinukil NNC, Minggu 4 Juli 2021.

Ia juga membagikan tautan video berjudul: “BEM UI SEHARUSNYA MENDUKUNG REVISI UU ITE, BUKAN MENGECAMNYA.”   

“BEM UI baru saja membuat kehebohan dengan menyebut Jokowi sebagai raja yang sering ingkar janji. Salah satu hal yang dipersoalkan BEM UI adalah mengenai revisi UU ITE. Padahal, CSW melihat langkah-langkah pemerintah untuk mengajukan revisi pasal-pasal yang dianggap bermasalah dalam UU ITE tersebut dilakukan untuk menciptakan rasa aman di tengah masyarakat,” tulis Shelter CSW di Cokro TV.

Untuk diketahui, melalui akun media sosial @bemui_official, BEM UI menyebut wacana revisi undang-undang ITE yang dilakukan pemerintah bertujuan melindungi masyarakat. Tetapi dalam praktik, revisi yang dilakukan justru sangat potensial menjadi alat kriminalisasi.

"PERJALANAN PANJANG UU ITE: WACANA REVISI BERUJUNG PEDOMAN INTERPRETASI," tulis akun @bemui_official, Senin (28/6/2021) siang.

Dalam unggahannya itu, BEM UI menyebutkan perjalanan revisi undang undang itu di mulai saat 15 Februari 2021 ketika Presiden Jokowi memerintahkan untuk segera merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap pasal-pasal yang bermasalah. 

"Pasal-pasal bermasalah ini dinilai bersifat multitafsir karena berpeluang diinterpretasi berbeda oleh berbagai pihak yang nantinya berpotensi mengkriminalisasikan korban," tambahnya.

Beberapa pasal itu yakni Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, Pasal 36, serta Pasal 40 ayat (2) huruf a dan b.

Namun dalam perjalanannya, UU tak segera direvisi. Malahan Menteri Komunikasi dan Informasi RI malah mengusulkan adanya pedoman interpretasi yang telah diwujudkan dalam Surat Keputusan Bersama tiga Menteri tentang Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE. (netralnews.com)