Temuan Baru BPK, Dugaan Penyimpangan Dana Corona di Sumbar Capai Rp 12,4 M

Infomenia.net -  Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatra Barat (Sumbar) terus melakukan penyelidikan kasus dugaan penggele...


Infomenia.net - 
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatra Barat (Sumbar) terus melakukan penyelidikan kasus dugaan penggelembungan dana pengadaan hand sanitizer di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar.
 
Penyidik akan melakukan gelar perkara, namun sebelum itu meminta keterangan saksi ahli dari BPK RI terlebih dahulu.

“Kami sudah menyurati BPK RI untuk dimintai keterangan ahli. Namun, kami masih menunggu jawaban dari pihak BPK RI,” kata Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Satake Bayu ketika dihubungi SumbarKita.id, Selasa (18/5/2021).
 
Dijelaskan Satake, hingga saat ini penyidik sudah memeriksa 15 orang yang diminta keterangannya termasuk Kepala Kalaksa BPBD Sumbar, Erman Rahman. Anggota DPRD Sumbar dan rekanan juga telah diperiksa.
 
“Empat saksi ahli pidana juga sudah dimintai keterangannya. Nantinya ada lima saksi ahli termasuk dari BPK RI,” tegas Satake sambil menambahkan pihaknya juga telah meminta keterangan dari BPKP Sumbar.

Satake menjelaskan, karena kasus ini menyangkut kasus dugaan korupsi maka penyidik cukup hati-hati dalam melakukan penyelidikan. Dijelaskannya lagi, penyidik akan meminta keterangan ahli guna memastikan unsur tindak pidana korupsi.
 
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali menemukan dugaan penyimpangan anggaran penanganan COVID-19 di Sumatera Barat (Sumbar). Hal itu tertera dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2020.

Disampaikan oleh Pejabat Humas BPK Perwakilan Sumbar Rita Rianti, sejauh ini BPK menemukan dugaan penyimpangan anggaran penanganan COVID di Sumbar mencapai Rp 12,47 miliar.
 
“Pengadaan barang untuk penanganan COVID-19 di BPBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 12,47 miliar tidak sesuai ketentuan,” kata Rita, Senin (10/5/2021).

Disebutkannya, temuan Rp 12,47 miliar itu termasuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) kepatuhan atas penanganan pandemi COVID-19 tahun 2020 yang disampaikan lewat LHP. Dalam LHP tersebut, BPK menemukan dugaan markup pengadaan pencuci tangan atau hand sanitizer berjumlah Rp 4,84 miliar.

“Dalam LHP LKPD 2020 ada lagi temuan pengadaan barang untuk penanganan COVID sebesar Rp 7,63 miliar. Jadi total sebesar Rp 12,47 miliar,” kata Rita.
 
Menurutnya, LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2020 sudah diserahkan kepada pemda provinsi.
 
“BPK menekankan pada catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menyajikan realisasi belanja tak terduga sebesar Rp 445,66 miliar, yang di antaranya direalisasikan sebesar Rp 156,19 miliar untuk pengadaan barang dalam rangka penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh BPBD,” sebutnya.
 
Sejauh ini Rita belum merinci komponen yang menyebabkan temuan baru Rp 7,63 miliar tersebut.

Meski demikian, dia mengatakan BPBD tidak merancang dan melaksanakan suatu pengendalian yang memadai dalam memastikan pengadaan barang untuk penanganan COVID-19.

Diketahui, indikasi penyelewengan anggaran COVID-19 di Sumatera Barat awalnya mengemuka saat DPRD Provinsi Sumatera Barat membentuk Panitia Khusus (Pansus) setelah BPK mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. BPK-RI menemukan kerugian daerah sebanyak Rp 4,9 Miliar Rupiah, karena ada markup harga pengadaan hand sanitizer.(cakrawala.co)