Kecewa Uang THR Rp300 Ribu, Staf Ahli Fraksi PKB Pohuwato Ini Ngamuk hingga Bawa Parang

Infomenia.net -  Staf ahli (ST) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Pohuwato, Limonu Hippy mengamuk di gedung DPRD Kabupat...


Infomenia.net - 
Staf ahli (ST) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Pohuwato, Limonu Hippy mengamuk di gedung DPRD Kabupaten Pohuwato, Kamis (6/5/2021). Peristiwa itu terjadi lantaran Limonu kesal dengan Sekwan dan terkait dengan uang THR. 

Pantauan Kronologi.id, Limonu terlihat keluar dari mobilnya dengan membawa sebuah parang yang berukuran sekitar satu meter. Ia kemudian masuk ke dalam gedung DPRD Pohuwato dengan menenteng senjata tajam tersebut. 

Informasi yang dirangkum, Limonu sempat memecahkan kaca ruangan Sekretariat DPRD Kabupaten Pohuwato menggunakan parang. Ia juga menyinggung persoalan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang menyebut namanya pernah dititipkan, padahal tidak melakukan perjalanan dinas tersebut. 

Sekertaris Dewan DPRD Kabupaten Pohuwato, Mahyudin Ahmad, membenarkan perihal insiden tersebut. Menurutnya, Limonu masuk dengan membawa parang dan kemudian memecahkan kaca ruang Sekretariat DPRD Pohuwato. 

“Ya (benar itu),” kata Mahyudin melalui panggilan WhatsApp. 

Mahyudin menduga, kejadian tersebut ditengarai karena uang Tunjangan Hari Raya atau THR non ASN yang hanya berkisaran Rp300 ribu. Padahal, menurutnya, hal itu sudah sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup).  

“Ya itu yang dipertanyakan dan sudah dengan gerakan-gerakan,” ujarnya. 

Mahyudin mengaku bingung dengan tujuan Limonu yang menuntut persoalan THR tersebut. 

“Sehingga kita juga tadi jadi bingung. Kenapa sama saya, bukan kita ini yang memproduk perbup ini. Itu yang merasa bahwa saya tidak (harus) jadi sasaran utama sih. Itu menurut saya,” ucapnya. 

Terkait dengan perjalanan dinas yang sempat disinggung oleh Limonu, Mahyudin menegaskan hal itu bukan atas perintahnya. 

“Saya pun saya bilang saya akan mempertanyakan kembali kepada mereka yang sudah bersepakat itu jangan sampai saya keliru. Tapi kalau petunjuk dari saya ya provinsi ya provinsi, luar daerah luar daerah,” bebernya. 

Atas insiden itu, Mahyudin akan meminta petunjuk dari pimpinan DPRD Kabupaten Pohuwato apakah akan dilaporkan atau tidak. Namun bila kejadian tersebut diserahkan kepadanya, kata Mahyudin, dirinya akan meminta perlindungan hukum. 

“Iya, kalo pengrusakan itu di lain itu toh. Maksudnya dalam kasus lain sekalipun dituntutannya lain, kalau pengrusakannya itu tetap dipertanggungjawabkan,” tandasnya. (kronologi.id)