Jaksa Heran Stafsus Edhy Kerja Hanya Memilah Dokumen Digaji Rp31 Juta

Infomenia.net -  Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) heran dengan tugas Staf Khusus (Stafsus) Bidang Administrasi K...


Infomenia.net - 
Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) heran dengan tugas Staf Khusus (Stafsus) Bidang Administrasi Kelembagaan Edhy Prabowo, Putri Tjatur Budilistyani. Sebab, dia mengaku menerima gaji Rp31 juta.

Awalnya JPU KPK mengonfirmasi besaran gaji fasilitas yang diterimanya. Termasuk, menanyakan tugas Putri Tjatur terkait jabatannya.

"Saya masih berfokus membantu Pak Menteri (Edhy Prabowo) memilah dokumen. Termasuk mengatur agenda beliau (Edhy Prabowo)," kata Putri Tjatur saat persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Mei 2021. 

Putri Tjatur juga mengaku sebagai anggota pelaksana tim due diligence (uji tuntas) terkait ekspor benih lobster atau benur. Namun, dia tidak mengikuti semua kegiatan dalam tim tersebut.

"Saya tidak bisa mengikuti sepenuhnya. Saya pernah dua kali di hari libur ada undangan video conference tetapi itu di awal sekali setelah terbentuknya tim due diligence," ujar Putri Tjatur.

Jaksa mencecar Putri Tjatur dengan menanyakan apa sumbangan pemikiran dia saat berada di tim itu. Termasuk, menyumbangkan pemikiran kepada Edhy karena kapasitasnya sebagai stafsus.

"Terus terang saya belum sampai di sana (menyumbangkan pemikiran)," ucap Putri Tjatur.

Jaksa kembali menanyakan apa bedanya tugas yang dilakoni Putri Tjatur dengan kesekretariatan jenderal. Menurut Putri Tjatur, dia hanya melaksanakan tugas-tugas tersebut berdasarkan perintah Edhy.

"Karena saat itu posisi sekretaris pribadi masih kosong. Artinya yang betul-betul aktif di administrasi itu belum ada. Sementara sebelumnya saya memang handle administrasi Pak Edhy saat beliau pertama kali (kerja) bersama saya di 2004 sampai 2019," terang Putri Tjatur.

Putri Tjatur diperiksa sebagai saksi untuk enam terdakwa yang terjerat kasus dugaan korupsi izin ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur. Keenam terdakwa itu, yakni eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo; asisten pribadi Edhy, Amiril Mukminin; dan staf khusus menteri kelautan dan perikanan Safri.

Kemudian, staf istri menteri kelautan dan perikanan Ainul Faqih; staf khusus menteri kelautan dan perikanan Andreau Pribadi Misanta; dan Siswadhi Pranoto Loe. Mereka diduga sebagai pihak penerima dan perantara suap izin ekspor benih lobster.(medcom.co.id)