Mengejutkan, Tiba-Tiba Dewi Tanjung Sebut PKS Partai Pembela Teroris dan Khilafah, Gegara Pernyataan HNW?

Infomenia.net -  Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Dewi Tanjung menuding Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai parta...


Infomenia.net - 
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Dewi Tanjung menuding Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai pembela Teroris dan Khilafah. 

Pernyataan ini disampaikan Dewi merespons pemberitaan Hidayat Nur Wahid PKS yang menolak diterbitkannya Perppu Anti Terorisme dan Radikalisme. 

“Kenapa si Hidayat Nur Wahid PKS ini yang keberatan Presiden mau mengeluarkan Perppu Anti Terorisme dan Radikalisme PKS Terganggu yaa Partai pembela Teroris dan Kilafah?” ujar Dewi Tanjung lewat akun Twitter pribadi miliknya pada Kamis 8 April 2021. 

Lebih lanjut, Dewi juga berpesan kepada masyarakat untuk cerdas dalam memilih partai yang pantas didukung. 

“Kepada masyarakat Cerdaslah dalam memilih Partai apalagi yang Berkhianat kepada NKRI dan mereka membela Kilafah,” tutur Dewi. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengatakan bahwa dirinya akan mengeluarkan perppu jika sampai Juni 2018 DPR tidak mampu menuntaskan revisi UU Terorisme.

Dalam pemberitaan 2018 silam, Hidayat Nur Wahid memang sempat keberatan dengan rencana Presiden Jokowi yang hendak menerbitkan Perppu Anti Terorisme dan Radikalisme. 

HNW menyebut, presiden Jokowi mestinya menegur menterinya terlebih dahulu sebelum memberikan ancaman kepada DPR dengan mengeluarkan perppu. 

“Jadi semestinya Pak Jokowi jangan mengancam dengan mengeluarkan pernyataan akan membuat perppu,” kata HNW. 

Alasan HNW ketika itu adalah lambatnya pembahasan revisi atas UU Nomor 15 Tahun 2003 salah satunya disebabkan oleh Menkum HAM Yasonna Laoly. 

HNW mengatakan, Yasonna sempat mengirimkan surat penundaan pembahasan RUU Terorisme. Seharusnya, lanjut dia, Presiden Jokowi menegur ketimbang mengancam DPR dengan mengeluarkan Perppu Anti Terorisme. 

“Harusnya beliau tegur itu dan selesaikan dengan Menkum HAM. Menkum HAM beberapa kali menyurati DPR untuk meminta penundaan. Kalau itu kemudian diminta pemerintah seperti itu kan nggak bisa maksa untuk lanjut. Sekarang tiba-tiba mengancam dengan perppu,” ujarnya. 

Pembicaraan masalah Perppu Terorisme ini sebenarnya sudah muncul seusai Tito Karnavian yang pada saat itu masih menjabat sebagai Kapolri meminta presiden Jokowi untuk mengeluarkan perppu karena DPR dipandang terlampau lamban dalam menuntaskan RUU Terorisme.(jakbarnews.pikiran-rakyat.com)