Niat Baik Istri Bos Kopi Kapal Api Dibalas Culas, Bangun Pabrik Bata Malah 'Dikudeta' Direksinya

Infomenia.net -    Mimihetty Layani, istri dari owner dan CEO PT Kapal Api Global, Soedomo Mergonotto, yang mengkasuskan direksi PT Kahayan ...


Infomenia.net - 
 Mimihetty Layani, istri dari owner dan CEO PT Kapal Api Global, Soedomo Mergonotto, yang mengkasuskan direksi PT Kahayan Karyacon, perusahaan bata perusahaan bata ringan. Kini, kasusnya bergulir ke Pengadilan Negeri (PN) Serang, Banten.

Salah satu direksi perusahaan yang berdiri sejak 2012 itu, yakni Leo Handoko, saat ini sudah duduk sebagai terdakwa pemalsuan akte perusahaan. Selain itu, para direksi juga dilaporkan ke Mabes Polri karena diduga menggelapkan uang perusahaan miliaran rupiah. "Mereka semua (Chang Sie Fam, Ery Biyaya, Feliks dan Leo Handoko) mengkhianati kepercayaan saya selama ini," kata Mimihetty, beberapa waktu lalu.

Ceritanya, istri bos pabrik kopi kemasan yang cukup merakyat itu, mendirikan PT Kahayan Karyacon di Pasir Butut, Jawilan, Kabupaten Serang, pada 2012. Kala itu, dia bersama Christeven Mergonoto menggelontorkan dana investasi Rp40 miliar serta menanggung semua permodalan di PT Kahayan Karyacon. "Niat saya membangun perusahaan untuk membuka lapangan pekerjaan. Tapi belakangan malah begini ceritanya," ungkap Mimihetty, dikutip dari pikiran-rakyat,com, Senin (15/3/2021).



Selanjutnya, Mimihetty berhak atas saham mayoritas yakni 97% PT Kahayan. Sisanya yang 3% saham diberikan kepada pengelola. Yakni, Leo Handoko, Ery Biyaya, Chang Sie Fam, Feliks, dan Paulus. Agar mereka serius dalam menjalankan roda perusahaan, Leo Handoko cs ditetapkan sebagai direksi.

Dalam perjalanan, Mimihetty mengaku tidak pernah memperoleh laporan keuangan yang masuk akal. "Laporan keuangannya tak pernah diaudit oleh auditor independen dan tanpa RUPS Tahunan serta tidak pernah ada deviden yang diberikan kepada saya," kata Mimihetty.

Bahkan, Mimihetty kesulitan menghubungi para direksi untuk meminta laporan keuangan yang telah diaudit. Selanjutnya pada 2018, dirinya mengirimkan tim audit. Di sinilah masalah terkuak. Akses memperoleh dokumen perusahaan sulitnya bukan main. 

Benar saja dugaan Mimihetty. Muncul surat teguran dari kantor pajak terkait tunggakan pajak PT Kahayan Karyacon sebesar Rp2.255.355.689. "Ternyata mereka tidak pernah melaporkan pajak perusahaan dengan benar, padahal selama ini perusahaan mereka yang kuasai dan jalankan seluruh operationalnya," katanya. 

Pada 2019, melalui website Kemenkumham ternyata diketahui terbit Akta Perubahan Nomor: 17 Tanggal 24 Januari 2018, tentang Pengangkatan Kembali Direksi & Komisaris Perseroan. "Mengapa bisa terbit akta tanpa diketahui atau disetujui Pemegang Saham Mayoritas," katanya. 

Intinya, akta tersebut mengangkat kembali Leo Handoko, Ery Biyaya, Chang Sie Fam dan Feliks sebagai Direksi Kahayan Karyacon. Diduga kuat, akta tersebut dibuat secara diam-diam demi menguasai perusahaan. 

Mencium gelagat tak baik ini, Mimihetty meminta kuasa hukumnya, Nico SH, MH, melaporkan para direksi ke Bareskrim Polri berdasarkan LP Nomor : LP/B/1002/XI/2019/Bareskrim. Proses hukum kasus ini telah berjalan, salah satu anggota direksi yang tidak sah ini, yaitu Leo Handoko, ditetapkan sebagai tersangka dan sudah menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Serang. 

Pada 16 Februari 2021, Mimihetty dan Christeven menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Serang untuk memberikan keterangan sebagai saksi korban. Mereka menerangkan bahwa selaku pemegang saham mayoritas sama sekali tidak pernah mengetahui mengenai Akta Perubahan Nomor: 17 Tanggal 24 Januari 2018, tentang Pengangkatan Kembali Direksi dan Komisaris Perseroan. Pada sidang tersebut, terdakwa Leo tidak membantah kesaksian tersebut. 

Para Direksi PT Kayan tidak hanya digugat dugaan pemalsuan akta perusahaan, namun ada pula dugaan penggelapan serta pencucian uang. "Uang puluhan miliar tidak jelas dan tidak ada laporan pertanggungjawaban yang sah. Masa jabatan mereka sudah habis pada 2017 serta Akta Perubahan Nomor: 17 Tanggal 24 Januari 2018, tentang Pengangkatan Kembali Direksi & Komisaris Perseroan, patut diduga palsu karena terbit tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan pemegang saham mayoritas," kata Nico.(bizlaw.co.id)