Usai Terapkan PSBB, Anies Ingin Cairkan Dana Cadangan. Ini Alasannya

Infomenia.net - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan kepada anggota DPRD DKI Jakarta mengenai latar belakang keinginan untuk menc...


Infomenia.net - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan kepada anggota DPRD DKI Jakarta mengenai latar belakang keinginan untuk mencabut Perda Nomor 10 Tahun 1999, tentang dana cadangan daerah. Menurutnya, pencabutan Perda itu dilakukan agar dana cadangan daerah bisa dicairkan, karena saat ini ABPD DKI 2020 terdampak dengan adanya pandemi COVID-19.
"Terkait dengan latar belakang yang melandasi Eksekutif melakukan pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah, perkenankan kami menyampaikan bahwa dampak COVID-19 sangat memukul perekonomian Kota Jakarta, sehingga berimbas pada penurunan penerimaan daerah," ujar Anies dalam pidatonya di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2020).

Menurutnya, Pemprov DKI merencanakan target APBD DKI 2020 lebih dari Rp 82 triliun. Namun, hingga (8/9) APBD DKI baru mencapai Rp 35 triliun atau 41 persen saja.

"Dari rencana pendapatan daerah tahun anggaran 2020 yang telah kita sepakati bersama dalam APBD sebesar Rp.82.195.994.476.363, pada kenyataannya sampai dengan 8 September 2020 hanya mencapai Rp.35.899.928.943.968,9 atau 41 persen," ucapnya.


Dengan target APBD DKI yang baru tercapai 41 persen itu, Anies menyebut perlu ada sumber dana lain. Salah satunya dari dana cadangan daerah yang saat ini berjumlah Rp 1,4 triliun.

"Sehingga sangatlah diperlukan mencari sumber pendapatan lain diluar target yang telah kita sepakati, yaitu diantaranya dengan melakukan pencairan dana cadangan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan angka 18 Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dana Cadangan Daerah adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran," katanya.

"Perlu kami sampaikan, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tidak mencantumkan kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana dimaksud dan sampai dengan Tahun Anggaran 2020. Perlu kami sampaikan, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tidak mencantumkan kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana dimaksud dan sampai dengan Tahun Anggaran 2020, dana cadangan daerah tidak pernah diperuntukkan untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Hal ini karena dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk program dan kegiatan yang anggarannya akan dibebankan melebihi 1 (satu) tahun anggaran, dapat dilakukan melalui mekanisme tahun jamak atau multi years," ucap Anies.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan, dana cadangan daerah juga diperlukan untuk mengantisipasi keadaan darurat dan keperluan mendesak. Saat ini, Pemprov DKI menganggarkan dana tak terduga di tahun anggaran 2020 sebesar Rp 5 triliun dan telah terelisasi sebesar Rp 2 triliun.

"Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menganggarkan belanja tidak terduga pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp 5.032.901.596.980 dan sampai dengan bulan Agustus 2020 telah terealisasi Rp 2.219.370.060.729, sehingga sisa anggaran belanja tidak terduga Rp.2.813.531.536.251. Untuk itu, guna mempersiapkan diri menangulangi hal yang tidak kita inginkan, perlu mencari solusi sumber penerimaan salah satunya dengan pencairan Dana Cadangan Daerah," ujar Anies.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah mengajukan untuk pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya memiliki keinginan untuk mencairkan dana cadangan untuk membantu penanggulangan COVID-19.

"Ada keinginan dari kami untuk memperjelas posisi dana cadangan. Sejauh mana dimungkinkan, digunakan, selama ini tidak pernah digunakan, posisinya seperti apa. Regulasi aturannya akan kita perbaiki, revisi dan bila dimungkinkan kita akan gunakan untuk kepentingan COVID. Tidak ada kepentingan lain selain COVID. Tapi kami tetap seraskan ke pimpinan dan anggota DPRD sesuai mekanisme dan aturan," ujar Riza di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/9).(detik.com)