Rizal Ramli: Mau Jadi Gubernur Sewa Partai Rp 300 M, Presiden Nyaris Rp 1 T

Infomenia.net -  Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli mengajukan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitus...


Infomenia.net - 
Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli mengajukan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Rizal mendorong penghapusan ambang batas syarat pencalonan presiden atau presidential threshold menjadi 0 persen.

Usai mendaftarkan gugatan di Mahkamah Konstitusi, Rizal menjelaskan alasannya meminta agar presidential threshold 0 persen. Salah satunya, demokrasi saat ini menjadi seperti kriminal.

"Kita berubah dari sistem otoriter ke sistem demokratis. Awalnya bagus, tapi makin ke sini makin dibikin banyak aturan yang mengubah demokrasi Indonesia menjadi demokrasi kriminal," kata Rizal di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (4/9).

Ia mencontohkan, saat ini, siapa pun yang hendak maju sebagai calon di pilkada, baik pilbup atau pilwalkot, harus menyetor sejumlah uang ke parpol. Nilainya pun mencapai ratusan miliar.

"Bahasa sederhananya, kalau mau jadi bupati mesti nyewa partai, sewa partai itu antara Rp 30 miliar sampai Rp 50 miliar. Ada yang mau jadi gubernur harus nyewa partai dari Rp 100 miliar sampai 300 miliar."- Rizal Ramli

Tak hanya ini praktik ini juga terjadi di ajang pilpres. Rizal mengaku pernah ditawarkan maju pilpres asalkan membayar sejumlah uang ke partai.

"Presiden tarifnya lebih gila lagi. 2009 pernah ditawarin 'Mas Rizal dari kriteria apa pun lebih unggul dibandingkan yang lain, kita partai mau dukung, tapi kita partai butuh uang untuk macem-macem'," kata Rizal Ramli.

"Satu partai mintanya Rp 300 miliar. Tiga partai itu Rp 900 miliar. Nyaris Rp 1 triliun. Itu 2009, 2020 lebih tinggi lagi. Jadi yang terjadi ini demokrasi kriminal ini yang merusak Indonesia," lanjutnya.

Karena itu, agar bisa menghilangkan sistem demokrasi kriminal tersebut, Rizal menilai presidential threshold harus dihapus jadi 0 persen. Sehingga, demokrasi yang sesungguhnya bisa terlaksana di Indonesia.

Sebelumnya, gugatan penghapusan ambang batas pemilu presiden juga pernah diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Namun, gugatan tersebut ditolak MK.(Kumparan.com)