PSBB Ketat DKI Mulai 14 September, 5 Tempat Ini Wajib Ditutup

Infomenia.net -   Mulai 14 September, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kembali diterapkan di DKI Jakarta secara ketat. Nantinya, saat...


Infomenia.net - 
 Mulai 14 September, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kembali diterapkan di DKI Jakarta secara ketat. Nantinya, saat PSBB berlangsung, ada lima tempat yang harus ditutup.

Aturan itu juga tertuang dalam Pergub No 88 Tahun 2020. Pergub tersebut mengatur perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Lima tempat yang harus ditutup tersebut adalah:


1. Sekolah dan institusi pendidikan
2. Kawasan pariwisata dan taman rekreasi
3. Taman kota dan RPTRA
4. Sarana olahraga publik (olahraga dilakukan secara mandiri di lingkungan sekitar rumah)
5. Tempat resepsi pernikahan (pernikahan dan pemberkatan perkawinan dapat dilakukan di KUA atau kantor catatan sipil)

"Semua institusi pendidikan, sekolah, masih tetap tutup. Seluruh kawasan pariwisata, taman rekreasi, semua kegiatan hiburan tutup. Begitu juga dengan taman kota, RPTRA (ruang publik terpadu ramah anak), fasilitas umum yang terkait pengumpulan orang ditutup," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (13/9/2020).

"Dan keempat, sarana olahraga publik. Olahraga dilakukan secara mandiri di lingkungan masing-masing dan, kelima, kegiatan resepsi pernikahan, seminar, conference, semua dibatasi. Khusus untuk pernikahan dan pemberkatan perkawinan dapat dilakukan di KUA atau di Kantor Catatan Sipil," sambungnya.


Dalam pergub tersebut juga diatur sektor usaha yang diperbolehkan beroperasi. Ada 11 sektor usaha esensial yang diizinkan untuk dibuka dengan wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan pembatasan kapasitas 50 persen.

"Selama 2 pekan, ada 11 sektor usaha yang tetap boleh beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan membatasi kapasitas 50 persen seperti kemarin," kata Anies.

Sebelas sektor usaha esensial tersebut adalah:

1. Kesehatan
2. Bahan pangan, makanan, minuman
3. Energi
4. Komunikasi dan teknologi informasi
5. Keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal
6. Logistik
7. Perhotelan
8. Konstruksi
9. Industri strategis
10. Pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu.
11. Kebutuhan sehari-hari



Kerumunan di Jakarta Tak Boleh Lebih dari 5 Orang

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyoroti perihal kerumunan yang disebutnya tidak boleh lebih dari lima orang.
"Terkait dengan kegiatan di luar ada ketentuan yang tadi belum saya sebutkan bahwa ada pembatasan kerumunan tidak boleh lebih dari lima orang," ujar Anies dalam konferensi pers secara virtual dari Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Minggu (13/9/2020).

Anies mengatakan ada tiga peraturan gubernur (pergub) yang melandasi kebijakannya, yaitu Pergub Nomor 33 Tahun 2020 terkait PSBB, Pergub Nomor 79 Tahun 2020, dan Pergub Nomor 88 Tahun 2020. Anies menegaskan PSBB yang lebih ketat daripada PSBB transisi ini berlaku mulai besok.


Selain Keluarga, Penumpang Mobil Maksimal Sebaris 2 Orang

 Gubernur DKI Anies Baswedan menyebutkan adanya pembatasan jumlah penumpang dalam PSBB. Kendaraan pribadi nantinya hanya boleh berisi dua orang per baris kursi.
"Kendaraan pribadi hanya boleh diisi maksimal dua orang per baris kursi," ujar Anies dalam konferensi persnya, Minggu (13/9/2020).


Namun Anies mengatakan pembatasan ini tidak berlaku bila kendaraan pribadi tersebut berisi satu keluarga.

"Kecuali bila kendaraan pribadi mengangkut keluarga yang berdomisili satu rumah. Tapi, bila tidak berdomisili, harus mengikuti ketentuan maksimal dua orang per baris," kata Anies.

Selain itu, Anies menyebut adanya pembatasan pada kendaraan umum. Sedangkan pembatasan jumlah penumpang pada kereta dan kapal disebut akan diatur oleh dinas perhubungan.


"Kapasitas dari kendaraan umum adalah 50 persen meneruskan dari yang ada sekarang. Lalu pembatasan frekuensi layanan dan armada," kata Anies.

"Lalu transportasi darat, kereta dan kapal penumpang juga diatur dengan pembatasan jumlah penumpang per kendaraannya. Detailnya nanti akan diatur secara teknis melalui surat keputusan kepala dinas perhubungan," sambungnya.

Kantor Pemerintah-Swasta Non-esensial Maksimal Kapasitas 25%

Kapasitas perkantoran di DKI Jakarta, baik pemerintah maupun swasta, untuk dua pekan ke depan diatur sebesar 25 persen. Bilamana ditemukan ada kasus positif virus Corona baru (COVID-19), gedung perkantoran itu akan ditutup setidaknya selama tiga hari.



"Adapun terkait dengan kantor pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di zona dengan risiko tinggi, dibolehkan beroperasi dengan maksimal 25 persen dari pegawai. Jakarta dua pekan ke depan akan beroperasi dalam status mengizinkan ASN 25 persen sesuai dengan peraturan MenPAN-RB," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam konferensi pers secara virtual dari Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Minggu (13/9/2020).

"Adapun para pimpinan berhak melakukan penyesuaian yang terkait dengan pelayanan publik yang mendasar yang memang mengharuskan lebih dari 25 persen pegawai, misalnya terkait dengan kebencanaan, terkait dengan penegakan hukum, dan sektor-sektor lainnya," ucap Anies.

Aturan yang sama disebut Anies berlaku pula untuk perkantoran swasta. Sedangkan untuk pasar dan pusat perbelanjaan serta 11 sektor esensial, disebut Anies, berlaku kapasitas 50 persen.

"Terkait dengan kegiatan perkantoran swasta yang masuk dalam kategori non-esensial, tempat ini bisa beroperasi dengan pembatasan kapasitas. Pimpinan kantor dan tempat kerja wajib mengatur mekanisme bekerja dari rumah bagi para pegawai. Apabila sebagian pegawai harus bekerja di kantor, pimpinan tempat kerja wajib membatasi paling banyak 25 persen pegawai berada dalam tempat kerja dan dalam waktu bersamaan, pasar dan pusat perbelanjaan dapat beroperasi dengan menetapkan batasan kapasitas paling banyak 50 persen pengunjung yang berada pada lokasi yang bersamaan," ucap Anies.(detik.com)

"Ada catatan di sini, dalam seluruh aktivitas, bila ditemukan kasus positif pada lokasi kegiatan-kegiatan ini, seluruh usaha dan kegiatan di lokasi tersebut harus ditutup paling sedikit tiga hari operasi, bukan hanya kantornya, tapi gedungnya semua harus tutup selama tiga hari operasi," imbuhnya.