Ahok Buka-bukaan Borok Pertamina: Direksi Hobi Lobi Menteri Hingga Soal Superholding BUMN

Infomenia.net - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok membuka aib manajemen Pertamina. Ahok menyebut...


Infomenia.net - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok membuka aib manajemen Pertamina. Ahok menyebut ada direksi yang hobi lobi menteri.
Hal itu diungkap Ahok melalui akun YouTube POIN seperti dikutip detikcom, Selasa (15/9/2020).

"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian," katanya.

Ahok pun memiliki cara untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya ialah lelang terbuka.

"Saya potong jalur birokrasi, Pertamina itu dulu naik pangkat mesti pakai kayak pangkat, Pertamina refference level orang mesti kerja sampai SVP bisa 20 tahun ke atas saya potong semua mesti lelang terbuka," terangnya.

Ahok juga mengungkap masalah lain di Pertamina. Sebutnya, manipulasi gaji.

"Orang dicopot dari jabatan direktur utama anak perusahaan, misal gaji Rp 100 juta lebih masa dicopot gaji masih sama, alasannya dia sudah orang lama harusnya gaji mengikuti jabatan anda," katanya.

Adapun sampai berita ini diturunkan, detikcom sudah mencoba mengonfirmasi video tersebut kepada Ahok, Kementerian BUMN, dan Pertamina tapi belum berhasil mendapatkan jawaban.


Ahok Bicara soal Superholding BUMN


Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seharusnya dibubarkan. Alasannya, tidak ada seorang pun yang bisa mengontrol perusahaan pelat merah tersebut termasuk seorang presiden.
Menurut Ahok, sebaiknya Kementerian BUMN diganti menjadi superholding seperti Temasek yang ada di Singapura. Jadi, namanya bukan lagi Kementerian BUMN yang membawahi ratusan perusahaan pelat merah, tetapi menjadi Indonesia Incorporation.

"Harusnya Kementerian BUMN dibubarkan. Kita harus sudah ada semacam Indonesia Incorporation seperti Temasek," kata dia dalam sebuah video berdurasi enam menit yang diunggah akun POIN di YouTube, dikutip detikcom, Selasa (15/9/2020).

"Persoalannya presiden nggak bisa kontrol manajemen BUMN. Kita nggak ada orang sebetulnya," tambahnya.

Sebagai komisaris, Ahok mengatakan dirinya tidak merasa bertugas melakukan pengawasan, melainkan hanya sebagai eksekutor.

"Saya ini eksekutor, bukan pengawas sebetulnya. Komisaris di BUMN itu sebetulnya ibarat neraka lewat, surga belum masuk," tandasnya.

Sampai berita ini diturunkan, detikcom sudah mencoba mengonfirmasi video tersebut kepada Ahok, Kementerian BUMN, dan Pertamina tapi belum berhasil mendapatkan jawaban.