Presiden Marah ke Menterinya, Netty Aher Beri Komentar Menohok!

Infomenia.net -   Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah pada para menteri dan pimpinan lembaga negara karena tidak maksimal bekerja di saat ...

Infomenia.net -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah pada para menteri dan pimpinan lembaga negara karena tidak maksimal bekerja di saat pandemi Covid-19. Salah satu yang disorot adalah kinerja menteri kesehatan, pasalnya serapan serapan anggarannya sangat rendah, baru 1,53 persen dari total Rp 75 triliun.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai, kemarahan Presiden ini sangat terlambat karena baru menegur menteri di kabinetnya tersebut.

“Kenapa Presiden baru jengkel sekarang? sejak lama saya sudah sampaikan bahwa Presiden harusnya turun langsung memimpin orkestrasi penanganan Covid-19, ” ujar Netty kepada wartawan, Selasa (30/6).

Menurut Netty, ada banyak persoalan di lapangan yang harus diselesaikan dengan menggunakan leadership power presiden. Karena saat ini masyarakat menyaksikan bahwa penanganan pandemi sangat lambat, tidak terkoordinasi dengan baik, cenderung sektoral dan birokratis.

“Jadi bukan hanya soal serapan anggaran, tapi juga soal data, distribusi bansos dan pola komunikasi yang gaduh” katanya.

Selain itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyoroti kebijakan pemerintah yang mewacanakan ekspor APD di tengah belum layaknya APD untuk nakes Indonesia.

“Banyak keluhan dari tenaga medis di lapangan, bahwa APD untuk mereka belum layak dan belum tercukupi tapi pemerintah malah mewacanakan untuk mengekspor APD. Ini kan aneh dan tidak nyambung,” katanya.

Jadi, jika hampir semua kementerian dan lembaga dianggap masih berkinerja kurang atau tidak ada progress, maka harus dicari akar masalahnya, lalu diselesaikan hingga tuntas.

“Menurut saya ini adalah tanggung jawab Presiden sebagai pemegang mandat pemerintahan tertinggi yang harus memberikan arahan, mengontrol dan mengevaluasi secara ketat sejak awal. Presiden harus tegas dan siap pasang badan untuk melindungi rakyatnya” ungkapnya.

Jika kemudian ada wacana reshuffle, itu adalah hak prerogatif Presiden Jokowi untuk mengevaluasi dan mengontrol  para pembantunya, termasuk Menkes, sepanjang ada ukuran kinerja yang fair dan transparan.

“Jika merujuk pada penyerapan anggaran Kemenkes yang rendah, tentu Presiden harus mengevaluasi juga kinerja Gugus Tugas Pusat Percepatan Penanganan Covid-19 secara menyeluruh, bukan hanya Menkes mengingat serapan yang rendah ini terkait dengan penanganan Covid-19,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kesal dengan kinerja para menteri kabinetnya yang dinilai belum maksimal dalam menangani pandemi virus corona (Covid-19).

“Saya harus ngomong apa adanya nggak ada progress yang signifikan. Enggak ada. Kalau mau minta Perppu lagi saya buatin Perppu. Kalau yang sudah ada belum cukup. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya,” ujar Jokowi dengan penekanan, saat pembukaan Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, 18 Juni 2020 lalu, seperti yang ditayangkan YouTube Setpres pada Minggu (28/6).

Jokowi bahkan mengancam akan membubarkan lembaga hingga perombakan kabinet (reshuffle) jika tidak ada peningkatan dalam menangani krisis kesehatan dan ekonomi saat ini.

“Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja resufle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah,” tegasnya.(jawapos.com)