Ini Alasan Presiden Jokowi Enggan Bahas RUU HIP Usulan DPR

Infomenia.net -  Presiden Joko Widodo atau Jokowi enggan membahas Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Ada sejumlah al...

Infomenia.net - Presiden Joko Widodo atau Jokowi enggan membahas Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Ada sejumlah alasan mengapa Jokowi enggan membahas RUU yang menjadi inisiatif DPR RI tersebut.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menuturkan, Jokowi menilai kalau TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Komunis/Marxisme masih berlaku dan tidak perlu dipersoalkan lagi.



Sebagaimana diketahui, TAP MPRS tersebut tidak tercantum dalam RUU HIP yang dirumuskan DPR RI. Namun pemerintah menegaskan bahwa TAP MPRS yang telah disebutkan itu tidak bisa dicabut lagi oleh lembaga negara atau dengan undang-undang.


"Itu merupakan suatu produk hukum peraturan perundang-undangan yang mengikat dan tidak bisa lagi dicabut oleh lembaga negara atau oleh undang-undang sekarang ini," kata Mahfud di kantornya, Selasa (16/6/2020).


Lebih lanjut, pemerintah juga berpendapat bahwa rumusan pancasila yang sah itu rumusan yang telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.



Rumusan pancasila itu juga terkandung ke dalam Pembukaan UUD 1945.


Pada kesempatan yang sama, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengatakan pemerintah berharap kalau DPR RI bisa memanfaatkan waktu untuk menyerap aspirasi masyarakat terlebih dahulu terkait RUU HIP itu.



Ia mengatakan pihaknya akan menyampaikan sikap resmi dari pemerintah ke DPR RI. Namun Yasonna tidak menyebut pasti kapan akan menyampaikan hal tersebut.


"Pemerintah kan punya waktu 30 hari nanti saya tidak tahu tanggal pastinya nanti akan disampaikan secara resmi," pungkasnya.



Kritik RUU HIP, Ustaz Abdul Somad: Kenapa Diusul saat Kita Lapar-laparnya?

Pendakwah Ustaz Abdul Somad (UAS) mengaku heran Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP muncul di tengah pandemi virus corona COVID-19.

UAS khawatir hal ini menjadi langkah untuk menurunkan status Pancasila bahkan menghilangkannya.


Hal tersebut disampaikan UAS dalam ceramahnya yang diadakan bersama sejumlah tokoh Muhammadiyah dengan tajuk "Dengan Ukhuwah Mengisi The New Normal Era Secara Bermarwah". Video ceramah tersebut ditayangkan di kanal YouTube TvMu pada Minggu (14/6/2020).

Diskusi tersebut dipandu oleh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin.

Tanggapan Abdul Somad terhadap RUU HIP terlontar ketika ada yang bertanya perihal wacana peraturan tersebut.



UAS lalu menanggapi, "Terkait RUU HIP, Pancasila sebagai dasar ideologi negara, RUU ini maka dia diturunkan menjadi hanya Undang-undang saja, padahal sebelumnya dia lebih tinggi."

Ia mengajak umat Islam untuk menolak RUU HIP. Menurutnya, RUU tersebut dianggap menurunkan derajat ideologi Pancasila.


Selain itu, UAS berkeyakinan Pancasila adalah ideologi yang mempersatukan seluruh umat beragama di Indonesia.



"Karena Pancasila inilah sebagai titik temu antara Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Kong Hu Chu, itu ada pada Pancasila," jelasnya.


Jika Pancasila diturunkan statusnya hanya menjadi undang-undang, UAS khawatir nantinya ideologi ini akan hilang di kemudian hari.

"Kalau sampai dia turun dari yang lebih tinggi, ke bawah, maka dikhawatirkan dia akan turun, turun dan hilang, dan memang ada usaha kesana," kata UAS.

Pemuka agama kelahiran Sumatera Utara ini juga heran mengapa RUU HIP diusulkan di tengah kondisi masyarakat yang sedang kesusahan akibat COVID-19.

"Mengapa itu diusulkan pada saat kita sedang lapar sedang sakit sedang pandemi corona, pada saat kondisi kita sedang genting, ada apa?" tutur UAS.

Dengan ini, UAS berharap umat Islam dapat bersatu lantaran RUU itu dianggap sebagai satu musuh yang sama.


"Mudah-mudahan ini menjadi pemersatu umat Islam," pungkasnya.


Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila menjadi usul inisiatif DPR RI pada Selasa (12/5/2020).

Dikutip dari situs resmi DPR, persetujuan tersebut diperoleh setelah sembilan Fraksi menyerahkan pendapat tertulisnya kepada Pimpinan Dewan. Sebelum diparipurnakan, RUU ini terlebih dulu disepakati Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, dan perwakilan Fraksi di Baleg juga telah menyampaikan pandangan dan masukan atas draf RUU tersebut.

"Kini saya menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah pendapat Fraksi-Fraksi atas usul inisiatif Badan Legislasi terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila dapat disetujui menjadi usul DPR RI?" tanya Ketua DPR RI Puan Maharani kepada anggota dewan pada Rapat Paripurna tersebut.

Para Anggota Dewan yang hadir secara fisik maupun secara virtual menyatakan persetujuan atas RUU tersebut. Sembilan fraksi yang setuju itu termasuk dari Gerindra.

Haluan Idelogi Pancasila adalah pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan, dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah bagi seluruh warganegara dan penduduk Indonesia.


RUU Haluan Ideologi Pancasila diperlukan sebagai kerangka landasan berpikir dan bertindak bagi penyelenggara negara dan masyarakat.

(suara.com)