Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri: Hanya di Indonesia Utang Jadi Isu Politik

 Menteri Keuangan M. Chatib Basri, resmikan penerbitan uang NKRI di Gedung BI, Jakarta, 18 Agustus 2014. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

Infomenia.net - Ketua Dewan Penasehat Mandiri Institute Chatib Basri ikut menanggapi mengenai kondisi utang pemerintah yang ini tengah menjadi sorotan dalam masa kampanye pemilihan presiden (Pilpres). Dia mengatakan hanya di Indonesia persoalan utang jadi bahasan politik saat masa kampanye Pilpres.

"Isu utang hanya dibahas di Indonesia, di negara lain tidak ada," kata Chatib ditemui dalam acara Mandiri Investment Forum 2019 di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Rabu 30 Januari 2019.

Mantan Menteri Keuangan ini mencontohkan isu utang yang menjadi bahasan politik hanya terjadi di negara seperti Yunani. Sebab, sebelumnya negara itu sempat mengalami krisis keuangan atau bahkan bangkrut.

Menurut Chatib, saat itu, isu utang menjadi bahasan politik karena Yunani sempat memiliki rasio utang sebesar lebih dari 100 persen dari Produk Domestik Brutonya. Sedangkan, di Indonesia rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto hanya mencapai 27 persen.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menyinggung mengenai isu utang yang banyak dibahas saat kampanye Pilpres. Ia menilai masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai instrumen fiskal seperti utang tax ratio.

"Selama masa kampanye seperti sekarang, banyak yang masih bingung atau tak memahami apa itu instrumen fiskal. Mereka seringkali menempatkan instrumen fiskal  sebagai objectives dibandingkan sebagai instrumen atau alat," kata Sri Mulyani di Fairmont Hotel, Jakarta Selatan, Rabu 30 Januari 2019.

Menurut Sri Mulyani ketidaktahuan tersebut menyebabkan banyak orang sangat terobsesi dengan utang dan juga tax ratio. Padahal, kata dia, baik utang maupun tax ratio harus dilihat sebagai salah satu instrumen atau alat bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Belakangan isu mengenai kondisi utang pemerintah dan juga tax ratio menjadi fokus perhatian publik terutama menjelang pemilihan presiden (Pilpres). Salah satunya, isu utang dan tax ratio banyak diangkat oleh calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

"Utang menumpuk terus, kalau menurut saya jangan disebut lagi lah ada Menteri Keuangan, mungkin Menteri Pencetak Utang," kata Prabowo di acara Deklarasi Nasional Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia untuk Pemenangan Prabowo-Sandi di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Timur, Sabtu, 26 Januari 2019.

Tak hanya Prabowo, mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli bahkan gencar menyoroti soal utang melalui akun twitternya. Misalnya, ia sempat menyebut bahwa pemerintah memiliki surat utang baru 2019 dengan imbal hasil mencapai 11,25 persen.

Kendati demikian, pernyataan Rizal melalui akun twitternya itu kemudian dihapus. Sebab, utang tersebut ternyata bukan diterbitkan baru-baru ini atau 2019 tetapi pada 2009 silam. Hal ini juga dikuatkan oleh bantahan dari Kementerian Keuangan.


Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti menyebut surat utang itu memang benar, tapi telah diterbitkan sejak 2009, bukan 2019. Imbal hasilnya pun hanya 4,24 persen, bukan 11,625 persen.(tempo.co)

Iklan Atas Artikel

loading...

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

loading...