Amien Rais: 17 April Sampai 20 Oktober 2019, Kita Jadikan Jokowi Seperti Bebek Lumpuh




Infomenia.net -KETUA Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais optimistis jika penyelenggaraan pemilu tidak dinodai kecurangan, maka Prabowo Subianto akan memenangkan Pilpres 2019.

“Insyaallah dengan doa dan usaha kita, pada magrib 17 April 2019 kita akan adakan syukuran, dan Prabowo-Sandi akan dilantik 20 Oktober 2019,” ucapnya, dalam diskusi 'Refleksi Malari, Ganti Nakhoda Negeri?” yang digelar Seknas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019).

“Selama rentang waktu 17 April sampai 20 Oktober 2019 itu, kita jadikan Pak Joko Widodo seperti bebek lumpuh, karena sudah pasti kalah dan jangan berbuat macam-macam yang bisa rugikan pemerintahan selanjutnya,” sambung Amien Rais.

Sebelumnya, mantan Ketua MPR itu mengancam Komisi Pemilihan Umum (KPU), jika lembaga penyelenggara pemilu itu terbukti melakukan kecurangan.

Amien Rais menegaskan dirinya akan mendorong gerakan massa bersama untuk menggempur KPU, jika nantinya terbukti ada kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu.

“Awas, KPU jangan sampai berbuat kecurangan. Kalau memang terbukti kita akan turun bersama-sama menggempur KPU,” katanya.

Amien Rais menyatakan, sejumlah kasus seperti tercecernya KTP elektronik, mengindikasikan adanya dugaan rencana kecurangan.

“Kita lihat KTP-el dibuang sembarangan di tong sampah, di semak, di sawah, kurang ajar sekali. Kita harus perhatikan ini. Kita ini lebih pandai dari pemerintah,” tegas Amien Rais Rais.

Sebelumnya, Amien Rais juga mengingatkan KPU untuk netral. KPU, menurut Amien Rais, tidak boleh merasa paling berkuasa, karena hanya berperan sebagai penyelenggara pemilu.

"Cuma gini, saya hanya wanti wanti saudara-saudara KPU, Anda hanya pelaksana. Di sini saya katakan, please jangan sok kuasa, Anda itu cuma pelaksana ya," kata Amien Rais di Jalan Daksa Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (11/1/2019). 

Menurut Amien Rais, ketidaknetralan KPU akan merugikan masyarakat yang memberikan hak pilih pada Pemilu 2019.

Salah satu contohnya, masalah daftar pemilih tetap yang tidak kunjung rampung.

"Saya katakan deh, KPU hati-hati, masa ada daftar pemilu tetap yang sekian juta ternyata bodong. Kemudian ada KTP elektronik, ada ratusan ribu dibuang ke tong sampah, dibuang ke semak belukar dan lain-lain. Ini apa-apaan ya?" tuturnya.

Amien Rais minta KPU jangan macam-macam dalam menyelenggarakan pemilu. Karena, katanya, kubu Prabowo-Sandi memiliki tim IT untuk mengantisipasi kecurangan.

"Tolong, karena kita sudah lebih pandai dari KPU, Insyaallah kita punya tenaga IT juga tidak kalah. Jadi jangan macam-macam lah ya, saya kira itu pesan kami ya," paparnya.

Amien Nilai Joko Widodo Telah mendiamkan Korupsi yang Terjadi di Sekitarnya

Sementara itu Amien Rais juga menilai Presiden Joko Widodo melakukan kejahatan karena mendiamkan korupsi-korupsi yang terjadi di sekitarnya.
Amien Rais mengatakan tindakan itu disebut crime of omission dalam ilmu hukum.

“Saya bukan orang hukum tapi belajar sedikit tentang hukum. Ada crime of comission di mana seseorang lakukan perbuatan melawan hukum, dan crime of omission yang mendiamkan sebuah kejahatan. Dia bisa dituduh kolaboratif dengan yang melakukan kejahatan,” tuturnya.

“Saya lihat Pak Jokowi mendiamkan korupsi di sekitarnya, maka beliau harus kita urus sungguh-sungguh,” sambungnya, dalam diskusi 'Refleksi Malari, Ganti Nakhoda Negeri?' di Seknas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019).

Bahkan, Amien Rais mengatakan Jokowi bisa diadili akibat mendiamkan korupsi setelah tidak menjabat. Amien Rais sendiri yakin Jokowi akan kalah di Pilpres 2019 dari Prabowo Subianto.

“Karena jika seorang kepala negara mendiamkan berarti menyetujui. Di Indonesia belum pernah kepala negara dibawa ke pengadilan, Insyaallah besok kita bawa ke pengadilan,” tegasnya.

Amien Rais yakin ada korelasi antara kekuasaan dengan tingkat korupsi. Ia juga yakin ada korupsi berskala besar yang dilakukan penguasa karena pembangunan infrastruktur yang menurutnya ‘ugal-ugalan’.

“Korupsi terbesar pasti ada di Istana dan sekitarnya. Nanti pasti ketahuan ada korupsi berskala mega yang dilakukan penguasa di balik proyek infrastruktur yang ugal-ugalan seperti Meikarta, reklamasi Teluk Jakarta, dan kereta cepat Jakarta-Bandung,” bebernya.(tribunnews.com)



Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel