Infomenia

Senin, 03 Desember 2018

Aksi Reuni 212 Diklaim 8 Juta Orang, Sindiran Jimly Asshiddiqie Menohok Banget




Infomenia.net - Panitia aksi reuni 212 mengklaim bahwa jumlah massa yang menghadiri aksi tersebut berjumlah 8 juta orang.

Dalam Aksi reuni 212 itu juga diperdengarkan siaran live streaming ceramah Habib Rizieq Shihab.

Aksi itu juga dihadiri sejumlah tokoh dari kubu koalisi pendukung Prabowo-Sandi.

Diantaranya, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Waketum Gerindra Fadli Zon, dan Ahmad Dhani.

Lalu dihadiri pula oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, dan Sekjen PAN Edi Soeparno.

Juga tampak Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid dan Sekjen PKS Mustafa Kamal, Fahri Hamzah dan Ahmad Heryawan.

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sebelumnya diundang, mendadak dibatalkan dengan alasan kurang jelas.

Tarkait jumlah peserta aksi yang diklaim pihak panitia itu, Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim (ICMI) Jimly Asshiddiqie angkat bicara.

Menurutnya, tidak ada gunanya berkoar-koar soal jumlah atau kuantitas peserta sebuah aksi.

“Enggak perlu mempertontonkan kuantitas. Kuantitas itu harus dibuktikan di Pemilu saja,” sindirnya dalam keterangan tertulis, Senin (3/12/2018).

Ia menegaskan, jumlah peserta aksi reuni 212 yang disebut jutaan itu, sama sekali bukan tolok ukur bakal menang di Pilpres 2019.

“‎Karena sejuta, dua juta (massa yang hadir) bukan jaminan, jumlah penduduk kita saja sekitar 260 juta,” tegasnya.

Ia menegaskan, jumlah peserta aksi reuni 212 yang disebut jutaan itu, sama sekali bukan tolok ukur bakal menang di Pilpres 2019.

“‎Karena sejuta, dua juta (massa yang hadir) bukan jaminan, jumlah penduduk kita saja sekitar 260 juta,” tegasnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menambahkan, tak ada gunanya membangga-banggakan jumlah peserta aksi.

“Jangan membanggakan kuantitas (lewat aksi), padahal kuantitas itu nanti akan ditentukan melalui pemilu,” jelasnya.

Sementara, terkait aksi tersebut, Jimly berharap semoga itu menjadi aksi yang terakhir.

“Saran saya, sebaiknya ini yang terakhir, jangan lagi. Karena tahun depan kita sudah pemilu,” harapnya.

Karena itu, wajar jika ada anggapan bahwa acara itu penuh dengan nuansa kepentingan politik.

Apalagi, acara itu juga hanya menghadirkan calon presiden Prabowo Subianto saja.

“Karena tidak mungkin terlepas dari cara pandang orang kepada kepentingan politik. Pasti dinilai ini kepentingan politik,” ujarnya.

Mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ini juga meminta agar pengumpulan massa dalam jumlah yang besar dan berpotensi disusupi kepentingan politik sebaiknya tak lagi dilakukan jelang Pemilu 2019.

Jimly juga menyarankan para tokoh dan politisi untuk mengedepankan kegiatan yang mempererat tali persaudaraan.

Ketimbang pengumpulan massa yang berpotensi menimbulkan gesekan antar sesama anak bangsa.

“Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa melaksanakan pesta demokrasi dengan riang gembira, menciptakan suasana pemilu yang aman dan damai,” ajaknya.

Selain itu, ia juga mengingatkan agar tak ada lagi aksi saling menakut-nakuti dan saling hujat.

“Bersaing secara sehat. Tak perlu saling menakut-nakuti, saling hujat. Apalagi sampai bermusuhan hanya karena beda pilihan politik,” imbaunya.

Namun demikian Jimly tidak bisa mencegah jika kemudian aksi serupa kembali digelar karena memang tak ada pelanggaran hukum.

Sebab, setiap warga negara diberikan haknya untuk bebas berbicara di depan umum.

“Tapi sekali lagi, (reuni atau aksi massa) ini tidak bisa dilarang, dan tidak melanggar hukum,”

“Namun sesuatu yang tidak melanggar hukum belum tentu baik,” pungkas mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu.(pojoksatu.id)





Comments
0 Comments

0 comments