Infomenia

Kamis, 01 November 2018

Gara-Gara Jokowi, BBM Jadi Satu Harga, Tarif Ojek Dari Rp200 Ribu Jadi Rp25 Ribu!

 Hasil gambar untuk tarif bbm satu harga

Infomenia.net - Kebijakan Jokowi yang paling berani adalah BBM satu harga. Selama puluhan tahun tidak ada kebijakan yang seberani ini. Berani karena tingkat kesulitan sangat tinggi, komitmennya harus kuat dan kerugian yang dialami tidak sedikit.

Mengangkut BBM ke wilayah terpencil tidak murah. Selain tenaga yang habis, biaya angkut juga tidak sedikit dan alat transportasinya tidak sejenis. Pertamina harus berjibaku mengangkut BBM satu harga ke tempat terpencil di Papua.

Seperti kita tahu semua bahwa harga BBM di Papua sebelumnya mulai dari Rp60-100 ribu. Sementara di Jawa harga BBM pertalite hanya Rp7.800. Perbandingan harga sangat jomplang. Perbandingan harga BBM itu sudah pasti akan memengaruhi perbandingan harga-harga lainnya. Karena harga BBM selalu menjadi acuan untuk menentukan harga-harga lain mengingat biaya transportasi tergantung BBM.

Yang paling menarik, sekalipun harga BBM sangat mahal, ternyata masih ada saja orang Papua yang menggunakan jasa ojek. Tidak tanggung-tanggung harga tarif ojek mulai dari Rp150 – 200 ribu. Tidak bisa dibayangkan kalau harga ojek semahal itu di kota, tidak mungkin orang mau menggunakan jasa ojek.

Setelah BBM satu harga diberlakukan, ternyata sekaligus juga berdampak pada tarif ojek tadi. Menurut Project Coordinator BBM Satu Harga Pertamina, Zibali Hisbul, tarif ojek dari Rp150-200 ribu jadi Rp20 – 25 ribu. Hampir 100 kali lipat turun harga.

"Dampak ke masyarakat yang paling terasa pastinya ongkos angkut turun. Ojek di Papua itu, dulu sebelum satu harga bisa Rp150-Rp200 ribu, sekarang hanya Rp20-25 ribu. Sangat signifikan." (Project Coordinator BBM Satu Harga Pertamina, Zibali Hisbul, Viva)

Tarif ojek ini hanya satu dari sekian banyak biaya yang turun karena program BBM satu harga. BBM jenis solar, misalnya, dapat digunakan lebih banyak untuk menghidupkan genset lalu menyalakan listrik pada malam hari agar anak-anak bisa belajar. Tentu yang masih menggunakan genset adalah daerah-daerah yang belum terairi listrik. Program elektrifikasi di Papua juga sedang jalan. Targetnya program elektrifikasi ini akan mencapai 99% rasio elektrifikasi pada 2019 nanti dari 65% rasio elektrifikasi pada Agustus 2018.

Saya masih ingat ketika salah satu teman bercerita tentang Papua. Persis ceritanya sama seperti yang Jokowi pernah ceritakan dalam sambutannya bahwa harga semen hampir Rp1 juta per sak. Kalau mau bangun rumah beton kira-kira berapa yah biaya hanya untuk beli semen saja? Hitung saja sendiri.

Sudah semahal itu, jarang saya dengan saudara-saudara dari Papua yang kebetulan menempuh Pendidikan di Jawa, mengeluh soal harga BBM. Mereka seolah sudah pasrah dengan harga yang jauh lebih mahal dari di tempat lain. Mereka tidak pernah demo agar pemerintah menyamakan harga BBM, demo harga BBM dan lain sebagainya. Selama berpuluh-puluh tahun, Papua pasrah dianaktirikan sementara kekayaan alam mereka dikeruk sampai habis.

Kalau melihat dari segi ekonominya saja, negara melalui Pertamina pasti merugi. Itulah sebabnya harus disubsidi dari sana-sini agar program ini tercapai. Ini dilakukan pemerintah hanya demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kalau ada pihak-pihak yang mengatakan Jokowi tidak melakukan apa-apa, maka mereka adalah manusia-manusia tak punya hati. Mereka tidak pernah merasakan bagaimana rasanya dianaktirikan negara. Mereka tidak pernah merasakan hidup tanpa penerangan lampu. Mereka tidak pernah merasakan berjalan berhari-hari hanya untuk berbelanja atau menjual hasil pertanian mereka.

Kalau hanya untuk mendapatkan simpati publik saja, Jokowi bangun saja perekonomian di P. Jawa dan Sumatera. Kalau hanya untuk tetap berkuasa, hentikan BBM satu harga, lalu ganti dengan menaikkan subsidi BBM agar harganya turun di pasaran.

Tetapi bagi Jokowi membangun Papua, BBM satu harga, elektrifikasi dan program-program lainnya bukan masalah untung rugi. Sudah waktunya merevolusi arah pengelolaan negara. Jokowi sebagai pemimpin negara tidak sedang berbisnis. Jokowi sedang melaksanakan amanat undang-undang. Jokowi sedang mewujudkan sila-sila Pancasila.

Ini perlu disadari rakyat Indonesia. Masih adanya kelemahan pemerintah, tidak bisa dipungkiri. Tetapi terlalu naif bila mengukur kinerja seseorang dari kegagalannya, bukan dari keberhasilannya. Kalau cara penilaian kita seperti itu, siapa yang akan pantas jadi presiden.

Tidak salah saya mendukung Jokowi untuk kedua kalinya. Logika saya sederhana, kalau masih empat tahun saja Jokowi sudah mampu mencapai hasil-hasil gemilang, apalagi 2 periode. Jokowi sekali lagi. (seword.com )


Comments
0 Comments

0 comments