Infomenia

Selasa, 21 Agustus 2018

Kemenkeu Kesal Utang Selalu Jadi Bahan Isu Politik. Sri Mulyani: Pemerintah Cicil Utang Rp 400 T Warisan Masa Lalu

 Sri Mulyani Batal Masuk Timses Jokowi-Ma'ruf, Ini Alasannya

Infomenia.net - Permasalahan utang Indonesia memang terus menjadi bahan kritikan banyak pihak. Salah satunya Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan yang mengatakan bahwa pembayaran utang pemerintah tidak wajar.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa klaim rasio utang sekitar tiga persen adalah aman. Ini karena membayar utang Rp 400 triliun per tahun itu sangatlah besar.

"Itu setara tujuh kali dari dana yang disalurkan ke desa-desa, enam kali anggaran kesehatan," kata dia, dalam sidang tahunan MPR, Kamis (16/8).

Untuk itu, negara harus menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah krisis sejak dini. Hal tersebut menjadi penting untuk jaga ketahanan ekonomi.

"Kita perlu melakukan melakukan pengetatan prediksi-prediksi perekonomian secara cermat, terukur, dan akuntabel," imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam kondisi sehat lantaran defisit APBN semakin turun dan keseimbangan primer menuju arah yang positif.

"Hanya untuk membuktikan kami mengelola dari sisi keuangan negara adalah sangat hati-hati. Nominal defisit itu yang kadang confuse, sengaja yang dipolitisasi angka itunya," ujar dia di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (16/8).

Dia menjelaskan, memang defisit APBN sempat menyentuh angka 2,59 persen pada 2015. Namun angka tersebut perlahan turun pada 2016 sebesar 2,49 persen, turun pada 2017 menjadi 2,15 persen, target di 2018 sebesar 2,12 persen dan di RAPBN 2019 ditargetkan sebesar 1,84 persen dari GDP.

"Dari yang tadinya pernah mencapai 2,59 persen yang terdalam di 2015, itu dikarenakan di 2015-2016 menghadapi situasi harga komoditas jatuh sehingga fiskal kita melakukan counter critical. Sehingga defisit agak lebih dalam. Namun begitu kita mengalami konsolidasi sekarang defisit di 1,84 persen. Angka ini lebih rendah atau paling kecil dibandingkan defisit paling yang terjadi di 2012 yaitu 1,86 persen dari GDP," jelas dia.

Selain itu, Sri Mulyani juga menyayangkan penyataan Zulkifli Hasan yang menyinggung soal anggaran kesehatan yang dikaitkan dengan pembayaran utang. Menurut dia, perhitungan yang disampaikan oleh Ketua Umum PAN tersebut juga tidak tepat.

"Saya menyayangkan perhitungan Ketua MPR dalam menghitung anggaran kesehatan, yang menghitungnya juga kurang tepat. Karena anggaran kesehatan yang dihitung hanya anggaran yang ada di Bu Menkes. 

Kesehatan ada yang dengan PBI (Penerimaan Bantuan Iuaran) dan ada yang berasal dari daerah," imbuhnya.



Dia menegaskan bahwa pengelolaan utang pemerintah semakin baik setiap tahunnya.

Namun dia mengakui, terkait pembayaran utang tahun depan merupakan tahun yang berat. Sebab utang pemerintah yang jatuh tempo di 2019 cukup besar.

"Banyak utang di masa lalu yang jatuh tempo cukup tinggi di 2019," tuturnya dalam acara konfrensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2019 di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).
Sri Mulyani mengungkapkan jumlah utang pemerintah yang akan jatuh tempo pada 2019 mencapai Rp 409 triliun. Meski begitu dia menegaskan bahwa pengelolaan utang pemerintah semakin baik terlihat dari dua indikator yang menunjukan kesehatan APBN, yakni defisit APBN dan tingkat keseimbangan primer
Dia memaparkan defisit APBN paling besar terjadi pada 2015 sebesar 2,59% terhadap PDB senilai Rp 298,5 triliun. Setelah itu defisit APBN semakin mengecil, hingga pada RAPBN 2019 pemerintah percaya diri defisit APBN berada di level 1,84% dengan nilai Rp 297,2 triliun.

"Defisit pada 2015 besar karena saat itu menghadapi situasi karena harga komoditas jatuh. Sehingga defisit agak lebih dalam," tambahnya.

Tingkat keseimbangan primer juga semakin membaik. Pada 2015 berada di level 1,23% terhadap PDB. Tahun depan pemerintah targetkan berada di posisi 0,13% terhadap PDB.

Dia juga menegaskan bahwa pemerintah juga akan menjagarasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) di bawah 30%.

Sekedar informasi utang pemerintah pusat pada Juli 2018 sebesar Rp 4.235,02 triliun. Angka itu meningkat namun rasio utang pemerintah terhadap PDB tercatat 29,74% yang dia sebut masih aman.
Rasio utang terhadap PDB itu memang sejak 2013 masih selalu di bawah 30%. Tahun lalu rasio utang terhadap PDB di 2017 sebesar 29,5%.

Menurutnya rasio utang terhadap PDB RI itu paling rendah dibanding banyak negara. "Rasio utang terhadap PDB kita termasuk terendah di dunia," ujarnya


Kementerian Keuangan meradang utang pemerintah selalu menjadi bahan perdebatan berbau politik. Isu yang terakhir yang menjadi perdebatan adalah jumlah penambahan utang pemerintah di era kepemimpinan Jokowi-JK yang mencapai Rp 1.600 triliun.

Direktur Strategi dan Portfolio Utang Ditjen PPR, Schneider Siahaan mengatakan, sejatinya utang yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi visi dan misinya dalam membangun negara.

Menurutnya hampir tidak mungkin pemerintah merealisasikan janji kampanyenya tanpa berutang. Sebab APBN pun masih terus defisit, utang pun menjadi salah satu jalan untuk menutupinya.

"Jadi penggunaan utang itu juga enggak ada yang tidak produktif. Semua di APBN itu semuanya untuk mencapai kemakmuran rakyat Indonesia. Semua belanja itu dibiayai termasuk lewat APBN penerimaan perpajakan plus utang," tuturnya kepada detikFinance, Selasa (21/8/2018).

Schneider memandang isu soal utang selalu dimainkan untuk kepentingan politik. Dia sebagai PNS Kemenkeu mengaku kesal pekerjaannya selalu disangkutpautkan dengan urusan politik.

Dia pun menyarankan agar para elit politik yang berselisih lebih baik fokus beradu gagasan dan program-program yang akan dilakukan.

"Utang ini jangan diributin urusan politik. Kalau lawan politik mau bicara ya bicara program ke depan mau bikin apa kemudian duitnya dari mana," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, tambahan utang sepanjang Jokowi menjabat sekitar Rp 1.644,22 triliun. Angka itu berasal dari perhitungan jumlah utang pemerintah pada 2014 sebesar Rp 2.608,8 triliun, kemudian bertambah menjadi 4.253,02 triliun per Juli 2018.

Namun Schneider menegaskan bahwa pemerintah saat ini juga berhasil mencicil utang. Menurut data Kementerian Keuangan, total utang jatuh tempo dari 2014 hingga 2018 yang dibayarkan pemerintah mencapai Rp 1.628 triliun yang terdiri dari pinjaman dan surat berharga negara (SBN).

Pada 2014 pemerintahan Jokowi membayar utang jatuh tempo sebesar Rp 237 triliun, pada 2015 sebesar Rp 226,26 triliun, 2016 sebesar Rp 322,55 triliun, 2017 sebesar Rp 350,22 triliun dan 2018 sebesar Rp 492,29 triliun.


(detikcom& merdeka.com)

Comments
0 Comments

0 comments