Infomenia

Sabtu, 16 Desember 2017

Babak Baru, DPRD Ngamuk Pada Sekda DKI Saefullah Gara Gara ini

Sekda DKI Bikin DPRD Ngamuk Gara-gara Urusan Bangku dan Kursi Sekolah

Infomenia.net - Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Saefullah diinformasikan tak berani menandatangani e-katalog pembelian mebeler untuk sekolah di Jakarta.
Akibatnya 119 sekolah yang bakal selesai renovasi pada pertengahan Desember 2017 terancam tak punya kursi, bangku dan papan tulis di awal tahun 2018.
Sebab dengan tak membeli lewat e-katalog daerah melalui LKPP di akhir tahun 2017, membuat segalanya bakal mundur terkait pengadaan mebeler.
E-katalog daerah perlu disusun di awal tahun 2017 dan butuh waktu. Kemudian apabila hendak melakukan lelang lewat BPPBJ DKI butuh waktu paling singkat 2 bulan.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI, Veri Yonnevil kaget dan marah mendengar informasi Saefullah tidak ingin bubuhkan tanda tangan e-katalog pengadaan mebeler dan bangku sekolah.
Menurut dia, apa yang dilakukan Saefullah sangat tidak patut dicontoh karena menghambat pendidikan di ibu kota.
’’Kalau tak ada bangku bagaimana belajarnya? Pakai tikar di lantai. Jangan aneh lah,’’ kata Veri ketika dihubungi wartawan, Jumat (15/12/2017).
Padahal, kata dia, anggaran pengadaan bangku, meja, dan mebeler sudah dianggarkan untuk 119 sekolah di Jakarta.
’’Saya akan minta keterangan dari Dinas Pendidikan dulu. saya belum bisa bicara banyak. Saya akan panggil Sekdaprov juga,’’ kata Veri dengan nada tinggi.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Agus Prabowo, membenarkan hal itu.
Menurut Agus, seharusnya apabila Pemprov DKI hendak membeli mebel lewat e-katalog daerah seharusnya penyusunannya sudah dilakukan sebelum Desember 2017.
"Sebab kalau di LKPP, penanggungjawab memang harus Sekda untuk e-katalog daerah," kata Agus ketika dihubungi Wartakotalive.com, Jumat (15/12/2017).
Tapi sebenarnya penanggungjawab bisa saja didelegasikan ke Kepala BPPBJ DKI oleh Sekda.
Agus menceritakan, di jaman Pemprov DKI dipimpin Ahok, tugas menjadi penanggungjawab pembelian barang di e-katalog itu memang didelegasikan ke Kepala BPPBJ DKI.
"Sebenarnya ada banyak daerah di Indonesia yang membuat e-katalog daerah dan Sekdanya mau menandatanganinya," kata Agus.
Sehingga seharusnya Sekda DKI, Saefullah tak perlu takut menjadi penanggungjawab.
Sekda DKI tak perlu khawatir menjadi penanggungjawab, sebab penyusunan e-katalog daerah dilakukan bersama antara LKPP dan BPPBJ setiap daerah, begitu juga BPPBJ DKI.
"Tak mungkin juga kan anak buahnya Sekda DKI meninggalkan dia. Kan BPPBJ DKI juga ikut menyusun e-katalognya," kata Agus.
Sekda DKI, Saefullah, belum bisa dikonfirmasi terkait hal ini.
Pesan singkat yang dikirim Wartakotalive.com tak direspons, begitu juga saat ditelepon.(ote)

Comments
0 Comments

0 comments