Infomenia

Kamis, 21 Desember 2017

4 Kepala Dinas yang Mesti Diganti Anies-Sandi karena Kesalahan Konyol Versi DPRD DKI, Nomer 3 Gak Nyangka Banget

Hasil gambar untuk M taufik dan anies sandi

Infomenia.net - DPRD DKI Jakarta membuat daftar kepala dinas yang mesti diganti Anies-Sandi karena melakukan kesalahan konyol.

Wakil Ketua DPRD DKI, M.Taufik menyampaikan daftar itu disela Rakorda DPD DKI Gerindra di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2017).

Inilah 4 daftar kepala dinas yang mesti diganti versi anggota dewan :

1. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa DKI Jakarta (BPPBJ DKI)

Taufik menilai kinerja Kepala BPPBJ DKI, Indrastuty Rosari Okita amat buruk sejak menjabat beberapa bulan lalu.


Apalagi di akhir tahun Indrastuty melakukan kesalahan yang tak perlu. Terlalu takut mengambil resiko dan terkesan tak paham aturan.

Kesalahan fatal Indrastuty Terutama terkait lelang dini penyediaan makan RSUD, panti asuhan, serta penyedia jasa seluler dan telepon yang belum dilakukan sampai pertengahan Desember 2017.
"Dia mau pasien RSUD, terus anak panti asuhan pada kelaparan dan internet mati semua awal tahun nanti. Ini konyol sekali. Harusnya kan yang seperti itu dilelang dari sekarang supaya Januari 2018 nggak putus pelayanannya. Ini kan tanda orang nggak teliti kerjanya," ujar Taufik.
Bahkan Indrastuty tak melakukan 1 pun lelang dini di tahun 2017. Padahal tahun 2016 lalu, di akhir tahun seperti saat ini BPPBJ DKI sudah melelang proyek senilai Rp 14 triliun.
Taufik menyebut Indrastuty merupakan kepala dinas pertama yang mesti diganti karena kekonyolannya itu.
2. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI (Disparbud DKI)
Taufik menilai Kadisparbud DKI, Tinia Budiati mesti diganti karena melakukan serangkaian kelalaian pengawasan ke anak buahnya dan tak patuh ke Anies-Sandi.
"Dan dia kurang kreatif," kata Taufik disela Rakorda DPD DKI Gerindra di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2017).
Kelalaian pengawasan terlihat di kasus Diskotek MG yang ternyata izinnya sudah habis sejak 2015 lalu.
Apabila Tinia patuh ke Anies-Sandi, hal itu tak akan terjadi. Sebab sejak kasus Alexis, Anies-Sandi sebenarnya sudah meminta Tinia menginventarisir diskotek dan tempat hiburan malam yang izinnya habis.
"Kalau itu perintah itu dijalani pasti ketahuan dong izin diskotek MG sudah habis," ujar Taufik.
Taufik juga menilai Tinia kurang kreatif dalam bekerja.
"Kalau orang jadi Kadisparbud itu harusnya mikir bagaimana mengadakan event internasional sebanyak-banyaknya dalam 1 tahun. Kan itu pemasukan buat Jakarta," kata Taufik.
Tapi Tinia kelihatan tak mampu berpikir dan memaksimalkan kapasitasnya sebagai Kadisparbud DKI.
3. Kepala Dinas Pendidikan DKI (Disdik DKI)
Sementara Kepala Disdik DKI, Sopan Andrianto juga dinilai mesti diganti.
Sopan dinilai tak tanggap dengan serentetan keperluan Disdik DKI.
"Kursi dan bangku saja bisa gagal dibeli dari e-katalog sama dia. Itu nggak diklik di e-katalog kalau menurut saya gara-garanya," ujar Taufik.
Taufik menyebut akibat gagalnya pembelian lewat e-katalog sekolah-sekolah yang selesai direnovasi tahun 2017 jadi tak bisa diisi bangku dan kursi di awal 2018.
Belum lagi Sopan juga kurang cepat merespons kebutuhan renovasi sekolah di tahun 2018.
Semestinya apabila mau renovasi sekolah tahun 2018 tak molor, Sopan sudah nesti mengajukan usulan lelang dini renovasi sekolah sejak akhir 2017 ini.
"Ini kan nggak ada. Memang sudah harus diganti itu Kadisdik memang," ucap Taufik.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daeran Pemprov DKI (BPKD DKI)
Kepala BPKD DKI, Michael Rolandi juga dinilai mesti diganti karena dianggap bertanggungjawab terkait lolosnya perjanjian sewa menyewa lahan aset Pemprov DKI yang dipakai lokasi berdirinya tower provider.
Taufik menyebut Michael merupakan orang lama di BPKD. Bahkan saat BPKD masih mengurus aset Michael merupakan wakil kepalanya.
"Itu harus diproses saya pikir orang-orang yang membuat perusahaan provider sampai tak bayar sewa aset di lahan yang digunakan mendirikan tower," ujar Taufik.
Makanya, kata Taufik, Michael termasuk orang yang perlu dimintai keterangan terkait hal tersebut dan sebaiknya dicopot dulu dari jabatan BPKD.
Taufik menyebut, dahulu sebelum BPAD berdiri, urusan sewa menyewa aset memang ditangani BPKAD dimana Michael jadi wakil kepalanya.
Anehnya rekomendasi pemakaian aset bisa keluar ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP), sehingga DPMPTSP mendirikan ijin membangun tower.
Menurut Taufik, hal itulah yang mesti dikejar sekarang mengapa rekomendasi bisa keluar tetapi tak ada perjanjian sewa menyewa.
Hal itu amat perlu dikejar karena merugikan Pemprov DKI triliunan rupiah.(wartakota)

Comments
0 Comments

0 comments