Infomenia

Senin, 28 Mei 2018

Ormas FBR Minta THR Ke Pengusaha, Dibolehkan oleh Gerindra Asal Meminta dengan Sopan

 Hasil gambar untuk ormas fbr minta ke pengusaha

Infomenia.net - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria mengatakan permintaan sumbangan THR oleh ormas ke pengusaha tidak ada larangan. Riza menilai tak ada yang salah selama anggarannya ada.

"Iya (boleh) gitu. Kalau minta bantuan kan siapa saja boleh. Minta bantuan ke presiden saja boleh. Minta bantuan DPR boleh, ke mana-mana. Ke kementerian, lembaga, boleh. Selama anggarannya ada dan peruntukkannya dimungkinkan, dapat dipertanggungjawabkan ya," kata Riza kepada wartawan, Minggu (27/5/2018) malam.

Riza menuturkan pendanaan ormas biasanya berasal dari swadaya masyarakat. Oleh karenanya, permintaan bantuan untuk kegiatan ormas bukan suatu hal yang dilarang.
"Sumber pendanaan ormas itu kan biasanya swadaya dari masyarakat. Kalau ormas minta bantuan ke pengusaha-pengusaha itu dimungkinkan sejauh dilakukan dengan cara-cara yang baik. Ajukan surat, ajukan proposal. Kebutuhannya untuk apa, katakanlah untuk buka puasa, untuk yatim piatu, untuk macem-macemlah. Kegiatan yang positif untuk kepentingan rakyat itu dimungkinkan," jelasnya.

Riza juga mengatakan tidak ada larangan bagi ormas meminta sumbangan ke pengusaha. Dia menuturkan permintaan tersebut harus diusulkan dengan dengan sopan dan sesuai aturan yang berlaku.

"Pengusaha silakan membantu, mensponsori. Boleh, sejauh sesuai dengan visi misi program dari pengusaha-pengusaha itu sendiri atau badan usaha. Nggak masalah, selama ini kan begitu. Yang penting dilakukan dengan cara yang sopan, yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan," paparnya.

Sebelumnya, beredar surat dengan kop surat logo FBR meminta THR di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara dan Kalideres, Jakarta Barat. Surat itu ditujukan kepada para pelaku usaha.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya sempat dimintai tanggapan terkait viral surat ini. Anies meminta semua pihak melaporkan dugaan pelanggaran hukum.

"Apabila dirasa ada pelanggaran hukum laporkan kepada penegak hukum. Bila merasa ada tindakan yang melanggar hukum, laporkan," kata Anies kepada wartawan usai salat tarawih akbar di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (26/5/18).

Ketua Umum FBR Luthfi Hakim telah dikonfirmasi menganai surat yang beredar tersebut. Dia membenarkan adanya surat yang dikirimkan ke pengusaha-pengusaha.

"Buat lucu-lucuan saja. Sekalian ngetes kepedulian pengusaha di sekitar situ. Kalau dikasih Alhamdulillah, kalau nggak dikasih nggak apa-apa, dan nggak ada paksaan kok," kata Luthfi saat dihubungi detikcom, Senin (28/5/18).

Surat permintaan THR ke pengusaha yang ramai beredar di sosial media berlokasi di Kelapa Gading dan Kalideres. Hanya saja Luthfi mengaku baru mendapat laporan untuk yang di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

"Kalau yang di Kalideres, saya belum dapat laporan benar tidaknya. Kalau yang di Kelapa Gading memang benar," ujar Luthfi.

Luthfi menambahkan, apabila surat tersebut dianggap melanggar hukum, maka dipersilakan untuk dilaporkan ke aparat berwajib. "Kalau sekiranya surat tersebut ada pelanggaran hukum, silakan lapor kepada aparat penegak hukum," tutur Luthfi.


FBR Minta THR, Status Ormas Bisa Dibekukan Jika Masih Bandel


Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Darwis M Aji akan menindaklanjuti temuan soal organisasi kemasyarakat (ormas) Forum Betawi Rempug (FBR) yang meminta sumbangan berupa tunjangan hari raya (THR) kepada masyarakat.

"Menindaklanjuti dengan cara persuasif, jadi kalau misalnya terbukti ini bisa kita bina," kata Darwis kepada CNNIndonesia.com, Senin (28/5).

Jika langkah persuasi itu tidak membuahkan hasil, bukan tidak mungkin nantinya Kesbangpol akan membekukan surat tanda terdaftar FBR sebagai ormas di DKI Jakarta.


FBR selama ini terdaftar secara resmi sebagai ormas di DKI Jakarta dan menjadi binaan dari Kesbangpol.

"Kalau misalnya dia masih lanjut bisa kita bekukan surat keterangan terdaftarnya, bisa kita bekukan," ujarnya.

Meski terdaftar resmi dan menjadi binaan, Darwis menegaskan Pemprov DKI Jakarta tidak pernah memberikan kucuran dana kepada FBR. Namun, FBR kerap diajak untuk ikut berpatisipasi dalam kegiatan, seperti bela negara atau wawasan kebangsaan.

Lebih dari itu, Darwis mengimbau kepada seluruh ormas binaan Kesbangpol untuk tidak meminta sumbangan atau THR kepada pihak mana pun.

"Kami meminta ormas binaan kami tidak mengedarkan surat edaran permohonan THR ke SKPD, UKPD, DPRD, perusahaan, ataupun warha umum," tutur Darwis.

Senada, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga meminta kepada seluruh ormas untuk tidak meminta-minta sumbangan.

"Ya kalau saya enggak usah minta-minta, kalau minta ya," kata Anies di Jakarta Pusat, Senin (28/5).

Terkait dengan permintaan sumbangan yang dilakukan oleh FBR, Anies pun mempersilakan kepada semua pihak yang merasa hal itu sebagai pelanggaran hukum untuk melaporkan.

"Jadi kalau melanggar hukum, laporkan," ujarnya.
Sebelumnya, beredar surat edaran atas nama Pengurus Forum Berawi Rempug (FBR) G.021 Kelapa Gading, Jakarta Utara bernomor 023/FBR/G.021/V/2018 dengan hal Permohonan Tunjangan Hari Raya.

Surat itu tertanggal 21 Mei 2018 dengan tanda tangan Ketua FBR G.021 Ahmad Ali dan sekretaris Nurdin Syah beserta cap berwarna hijau.

Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) Luthfi Hakim pun membenarkan Pengurus FBR G.021 Kelapa Gading meminta tunjangan hari raya (THR) kepada pengusaha yang berada di sekitar lingkungannya.

Dia mengatakan permintaan THR tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan dana Pengurus FBR G.021 Kelapa Gading untuk menyelenggarakan kegiatan sosial di tengah bulan Ramadan tahun ini.(detik.com & cnn.com)

Comments
0 Comments

0 komentar