Infomenia

Sabtu, 28 April 2018

Jokowi Tolak Intervensi Kasus Hukum Rizieq Shihab, Ruhut Ungkapkan Kegirangannya ini di Twitter


 Hasil gambar untuk rizieq ruhut

Infomenia.net - Mantan Anggota DPR RI, Ruhut Sitompul ikut menanggapi permintaan Alumni 212 kepada Presiden Joko Widodo untuk menghentikan kasus hukum pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Dilansir TribunWow.com, melalui akun Twitter @ruhutsitompul yang ia tuliskan pada, Jumat (27/4/2018).

Diketahui, alumni 212 menginginkan Presiden Joko Widodo untuk menghentikan kasus hukum pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dan sejumlah orang lainnya.

Ketua Tim 11 Ulama Alumni 212 Misbahul Anam mengungkapkan, pertemuan pihaknya dengan Presiden Jokowi bertujuan untuk menyampaikan informasi akurat terkait kasus-kasus kriminalisasi terhadap para ulama dan aktivis alumni 212.

Menurut Anam, para ulama dari Tim 11 yang hadir pada waktu itu juga menyampaikan berbagai harapan dan penjelasan terkait masalah kriminalisasi ulama dan aktivis 212 secara apa adanya.

Mereka mendesak Presiden untuk segera menghentikan kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis 212.

Permintaan itu disampaikan alumni 212 saat pertemuan tertutup dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/4/2018).

"Dalam pertemuan itu, salah satu hal yang mengemuka yang disampaikan persaudara alumni 212 adalah menghentikan proses hukum terhadap apa yang disebut sebagai kriminalisasi, seperti Habib Rizieq Shihab dan kawan-kawan," kata Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/4/2018).

Menurut Johan, Presiden menolak permintaan Alumni 212 tersebut. Sebab, Presiden tidak bisa mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian.

Menanggapi hal itu, Ruhut Sitompul menuliskan cuitannya.

 Ia mengucapkan terimakasih kepada Presiden Jokowi lantaran tetap bertindak tegas dan menolak intervensi hukum dalam kasus yang sedang berjalan.
Cuitan Ruhut Sitompul
"Pak Joko Widodo, rasa terima kasih Kami "Presiden RI ke 7 tetap tegas menjaga Indonesia sebagai Negara Hukum dan Hukum tetap dijadikan Panglima" dengan menolak melakukan Intervensi Hukum dalam Kasus Hukum yang sedang berjalan" MERDEKA." tulis Ruhut. (tribunnews.com)

Comments
0 Comments

0 komentar