Infomenia

Selasa, 10 April 2018

DPRD Temukan Penyaluran Tunjangan Mahasiswa Macet di Era Anies - Sandi

 
 Hasil gambar untuk mahasiswa

Infomenia.net - DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk melanjutkan prgoram Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Program KJMU diketahui sempat macet di awal pemerintahan Gubernur Anies Baswedan dan wakil Gubernur Sandiaga Uno.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD DKI Jakarta Merry Hotma seusai rapat di DPRD DKI, selasa (10/04). Menurut Merry, DPRD  menerima banyak keluhan terkait KJMU. Program yang dirintis pada era Presiden Joko Widodo saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama  alias Ahok ini bahkan disebut Merry sempat tidak dimasukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  (RPJMD).

"Kemarin (KJMU) ternyata ada macet sejak Pak Anies (jadi Gubernur DKI), kemarin itu tidak ada di RPJMD,  kita ngotot dan ingatkan itu soal Rencana Pembangunan Jangka Panjang DKI 2030. Di 2030, DKI harus membebaskan dan menggratiskan biaya kuliah," ungkap Merry Hotma saat ditemui Gatra.com di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (10/4).

Merry menuturkan temuan macetnya penyaluran KJMU terjadi di Kembangan Utara, Jakarta Barat dan daerah lainnya. DPRD berharap kejadian tersebut tidak terulang di kemudian hari. Namun, Politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini mengapresiasi rencana penambahan penerima KJMU, dari 15.000 hingga 20.000 mahasiswa selama 5 tahun mulai 2018 - 2022 ini. Namun, ia meminta  nominal atau nilai KJMU juga perlu ditingkatkan.

Pada RPJMD 2017, KJMU diberikan kepada 594 mahasiswa DKI Jakarta yang tersebar di 47 perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Masing-masing mahasiswa menerima Rp9 juta per orang. Total dana yang disalurkan mencapai Rp5,346 Milyar.

"Itu bagus, menunjukan ada niat keberpihakan pemerintah. Namun nilainya yang sekarang kita perjuangkan, mungkin bisa Rp 25 juta per tahun, kan APBD juga terus bertambah," sambung dia.(gatra.com)




Comments
0 Comments

0 komentar