Infomenia

Sabtu, 06 Januari 2018

Dibalik Fasilitas Dan Gaji Yang Wah, Status BW Sungguh Menyedihkan di TGUPP Anies-Sandi Sama dengan Pegawai Ini

Hasil gambar untuk tim tgupp anies sandi

Infomenia.net -Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Anies-Sandi benar-benar dianggap barang rusak.
TGUPP tak duduk secara benar dalam sistem birokrasi Pemprov DKI Jakarta.
Mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto (BW) yang ditunjuk Anies menjadi Kepala Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP juga statusnya amat aneh.
Anies berkoar-koar BW adalah seorang profesional/ahli yang dipekerjakan dalam TGUPP.
Tapi berdasarkan aturan yang dibuat Anies, status BW dalam TGUPP bukan profesional maupun ahli.
BW hanya berstatus pegawai non-PNS Bappeda DKI yang diangkat lewat SK Gubernur, dan diberi honor dari APBD DKI.
Jadi status BW sama saja dengan ratusan guru non-PNS maupun Satpol PP non-PNS atau petugas Damkar non-PNS di lingkungan Pemprov DKI.
Hal itu terjadi karena Anies mengubah kriteria profesional dalam 2 Pergub tentang TGUPP yang ditekennya, Pergub 187/2017 dan Pergub 196/2017.
Kriteria profesional/ahli yang sebelumnya ada di Pergub 411/2016 diubah Anies menjadi Non-PNS dalam 2 Pergub yang ditandatanganinya.
Hal ini menjadikan honorarium BW dan 76 anggota TGUPP lainnya menjadi sah dibayar APBD tanpa lewat pelelangan.
Honorarium anggota TGUPP jadi masuk kategori belanja tak langsung Bappeda, karena status anggotanya non-PNS.
Makanya bisa dibayar langsung dari APBD tanpa lewat skema lelang apabila status anggotanya masih profesional/ahli.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Soni Sumarsono juga membenarkan TGUPP merupakan bagian dari Bappeda DKI.
Sehingga BW dalam statusnya sebagai non-PNS hanya sebagai pelaksana tupoksi Bappeda.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Agus Prabowo justru mempertanyakan fungsi TGUPP.
"Kalau fungsinya sama dengan SKPD yang ada, buat apa diadakan," kata Agus ketika dihubungi Wartakotalive.com, Kamis (5/1/2018).
Sebagai kepala LKPP, Agus menilai status profesional/ahli yang honornya dibayar pakai APBD, anggota TGUPP mesti dilelang karena masuk jasa konsultansi perorangan.
Tapi perubahan status anggota TGUPP dari professional/ahli menjadi non-PNS terpaksa membuat Agus diam.
Ketua Komisi C DPRD DKI, Ruslan Amsyari menyatakan perubahan kriteria profesional ke non-PNS membuat TGUPP menjadi barang rusak.
"Anies telah membohongi publik dan saya berpendapat TGUPP sama sekali tak layak dibiayai APBD," kata Ruslan.
Menurut Ruslan, lebih baik TGUPP dibiayai dana operasional gubernur agar lebih fair.
Membiayai TGUPP lewat dana operasional gubernur juga lebih baik baik Anies karena tak perlu membohongi publik denga mengutak-atik Pergub.(*)

Comments
0 Comments

0 komentar