Infomenia

Kamis, 28 Desember 2017

PNS Senior DKI Cuman Bisa Ketawain Anies Sandi, Karena Kena Jebakan "Batman" Soal TGUPP, Lantaran.....

Dinilai Masuk Jebakan 'Batman', Anies-Sandi Tak Bisa Sembarang Tunjuk Orang Masuk TGUPP

Infomenia.net -Pos anggaran untuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Anies-Sandi (Gubernur DKI Jakarta Anies R Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga S Uno) dipastikan akan menggunakan dana APBD DKI Jakarta tahun 2018.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah memberikan izin namun dengan beberapa syarat yang ternyata langsung disetujui oleh Pemprov DKI dalam rapat konsultasi, Rabu (27/12/2017) pagi.
Kemendagri meminta pos anggaran TGUPP dipindahkan dari Biro Administrasi Sekretariat Daerah (Setda) ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Wartawan merekam reaksi sejumlah PNS senior di Pemprov DKI yang hanya tertawa setelah melihat permintaan Kemendagri itu.
"Kena jebakan batman itu Anies-Sandi," kata seorang PNS senior yang tidak ingin disebut identitasnya kepada Warta Kota.
Dengan angka gaji personel TGUPP yang amat besar, yakni lebih dari Rp 50 juta, Anies-Sandi tak bisa menunjuk langsung orang-orang yang akan menjadi anggota TGUPP.
Para PNS senior itu menyebutkan, seleksi tenaga ahli kontrak perorangan dengan nilai kontrak di atas Rp 50 juta harus dilelang melalui Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa DKI (BPPBJ DKI).
"Harus lelang karena masuk belanja langsung barang atau jasa untuk tenaga ahli perseorangan," demikian ungkap para PNS senior di Pemprov DKI.
Selain itu, kegiatan lelang juga harus dilakukan secara terbuka sehingga siapa pun dapat mendaftarkan diri.
Sekretaris Komisi A DPRD DKI, Syarif, mengaku bingung terhadap penilaian bahwa Anies-Sandi terkena jebakan batman.
"Itu kan hanya teknis saja, tetap tak bisa menghalangi substansi TGUPP," katanya ketika dimintai komentanya, Rabu sore.
Deretan Pejabat TGUPP
Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) lahir lewat Peraturan Gubernur (Pergub) di era Jokowi memimpin Jakarta.
Berikutnya Pergub TGUPP direvisi 2 kali, yakni Pergub 163/2015 dan Pergub 411/2016.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI, Prabowo Soenirman menyebut sepanjang era Jokowi, Ahok, dan Djarot, dia tak suka dengan TGUPP.
"Kurang berfungsi maksimal. Hanya untuk menampung orang-orang tak terpakai saja," kata Prabowo ketika dihubungi Wartakotalive.com, beberapa waktu lalu.
Berdasarkan informasi, TGUPP saat ini pun berisi pejabat yang gagal melaksanakan tugasnya dengan dengan baik.
Deretan orang-orang itu, antara lain Taufik Yudhi (mantan Kadisdik), Ika Lestari Adji (mantan Kepala dinas perumahan), Lasro Marbun (mantan Inspektur), I Made Karmayoga (mantan kepala BKD), Mara Oloan Siregar (pensiunan Asisten Sekda), M Yusuf (pensiunan Kepala BPKP DKI), Sumpeno (PNS DKI), Syarifudin Chandra (PNS DKI - mantan Protokol Jokowi).
Seluruhnya memiliki rekam jejak gagal maupun dianggap gagal dalam menjalankan tugasnya.
Taufik Yudhi oleh Ahok dianggap tak mampu memotong besarnya alokasi anggaran untuk pos yang tidak perlu di Disdik DKI Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) pada 12 Februari 2014 silam. Pencopotan Taufik atas seizin Jokowi.
Ika Lestari Adji dicopot Ahok dari jabatan Kepala Dinas Perumahan karena kasus pembelian lahan di Cengkareng, Jakarta Barat. Ahok mengamuk karena Ika menyetujui pembelian lahan yang sebenarnya aset milik Pemprov DKI Jakarta.
Lasro Marbun memiliki catatan buruk karena berhubungan berhubungan dengan kasus UPS, scanner, dan APBD siluman.
Ketika kasus ini mencuat, Andi Baso bertanggung jawab di Bappeda dan  Lasro bertanggung jawab di Dinas Pendidikan.
Sementara mantan Kepala BKD DKI, I Made Karmayoga dianggap punya keputusan aneh oleh Ahok.
Made mengambil keputusan aneh karena seharusnya beberapa PNS distafkan, tapi justru hanya dirotasi ke instansi lain.
Bagi Ahok itu catatan merah sehingga Made mesti dicopot dan dijebloskan ke TGUPP.
Sementara Ketua TGUPP saat ini, M Yusuf memang tak punya catatan merah terkait korupsi atau keputusan aneh.
Tapi M Yusuf dinilai sebagai pejabat yang lebih senang mencari aman saat menjadi komisaris di PT Jaktour.
Bahkan Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI, Prabowo Soenirman pernah menyebut kerugian yang dialami PT. Jaktour dinilai bukan hanya kesalahan kebijakan direksi, tapi dua dewan komisaris PT. Jaktour, Mohamad Yusuf dan Marliana Tjahjadi juga disebut-sebut mempunyai andil besar.
Pengamat Kebijakan Publik dari Univeritas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menyebut lebih baik TGUPP menjadi penampung orang gagal ketimbang menampung tim sukses.tribunnews.com

Comments
0 Comments

0 komentar