Tak Setuju Perppu Ormas, Mantan Ketua MK Jimly Skak Mat Fahri Hamzah dan Fadli Zon Begini

Hasil gambar untuk jimly

Infomenia.net -Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidiqqie menegaskan, dirinya mendukung langkah pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2 tahun 2017. Dia menyarankan agar pihak-pihak yang berseberangan menempuh jalur hukum. 

"Kita harus tetap memberi ruang kepada mereka yang tidak setuju. Caranya, pertama,  melakukan perlawanan hukum. Ada forum untuk melawan hukum terhadap Perppu ini adalah di MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Jimly dalam diskusi di Gado-gado Boplo, Jalan Gereja Theresia, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7/2017).

"Saya berharap, Mahkamah Konstitusi bisa menerima Perppu sebagai objek judicial review. Agar diuji segi konstitusionalitasnya baik dari prosedur maupun materinya. Jangan menunggu Perppu ini menimbulkan korban," sarannya.

Menurutnya,  pengajuan uji materi dapat dilakukan jika memang ditemukan poin-poin yang dikhawatirkan melanggar HAM. Ditegaskan, sebelum ada keputusan dari MK, Perppu tersebut tetap berlaku.

"Kalau misalnya ada pelanggaran human right yang menimbulkan korban maka Perppu itu harus bisa diuji oleh MK. Tapi MK tidak punya kewenangan untuk memberi misalnya keputusan sela. Sebab sebelum diputus final oleh MK, Perppu ini berlaku," papar Jimly.

Mantan Ketua DKKP ini mendorong kepada ormas yang nantinya dibubarkan karena Perppu tersebut bisa melakukan langkah hukum yang dikajibandingkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dirinya menjelaskan jika memang ormas tersebut menang di PTUN, maka pemerintah wajib melakukan merehabilitasi nama baik ormas tersebut.

"Kalau misalnya Perppu dipraktikkan, misalnya membubarkan salah satu ormas misalnya HTI. Maka, HTI harus dipahami tetap mempunyai hak untuk membela diri, melawan keputusan yang dinilai semena-mena," terangnya. 

"Jadi, nanti di pengadilan PTUN bisa dipersoalkan. Keputusan pemerintah yang membatalkan badan hukum bisa dibatalkan oleh pengadilan TUN. Sehingga wajib direhabilitasi," paparnya. 

Oleh karena itu, Jimly mengimbau kepada masyarakat untuk tidak berprasangka buruk kepada pemerintah. Dirinya mengapresiasi kebijakan pemerintah yang dinilainya akan melindungi kepentingan bangsa secara luas.

Dia menilai, ini sistem demokrasi, justru itulah kita memerlukan hadirnya kepemimpinan negara. Jangan biarkan semua orang bebas bablas tanpa kontrol, tanpa kendali. Dan orang menyalahgunakan kebebasan," tegasnya.

Jimly juga menyarankan kepada pemerintah, untuk tetap berdialog dengan pihak-pihak yang berseberangan. Ia juga mengajak pemerintah untuk mencegah perdebatan yang tidak sehat di media sosial.

"Jadi fair saja, tapi sekali lagi harus ada dialog yang luas. Jadi pemerintah harus inisiatif menggunakan dialog yang luas. Jangan membiarkan satu kelompok mendukung, lalu membiarkan kelompok yang lain untuk menolak. Ini tidak sehat," tegas Jimly Asshidiqqie.



Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Tak Setuju Perppu Ormas, Mantan Ketua MK Jimly Skak Mat Fahri Hamzah dan Fadli Zon Begini"

Posting Komentar