Di Bayar Kontan, Hina Jokowi, Fahri Hamzah Saat Pidato Pengelolaan Perbatasan RI Langsung Suaranya Hilang

Isyarat agar Fahri Hamzah Berhenti Berdebat

Infomenia.net -Fahri Hamzah mengalami masalah dengan suara. Saat pidato di pembukaan rapat koordinasi pengendalian pengelolaan perbatasan RI, kemarin, suara Fahri serak.

Fahri hadir dalam kapasitas sebagai Ketua Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan. Di deretan depan kursi undangan, duduk Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri.

Beberapa kali suara Fahri tidak terdengar jelas. Ia mendeham agar suaranya lebih keluar.

"Mohon maaf pak Wapres suara saya hilang. Karena hari-hari ini ada banyak perdebatan. Mungkin ini juga isyarat buat saya, supaya kita mulai berhenti berdebat, mulai banyak bekerja. Kira-kira begitu," kata Fahri disambut tepuk-tangan, Rabu 13 Juli 2017.

Fahri mengaku telah melaksanakan tugasnya sebagai Tim Pengawas (Timwas). Ia kunjungan ke daerah perbatasan dan mengikuti sejumlah rapat.

"Tapi saya ingin menggarisbawahi temuan umum dari rapat-rapat Tim Pengawas di pusat dalam koordinasi dengan pak Tjahjo (Mendagri Tjahjo Kumolo) dan seluruh anggota dari BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan)," ujar dia.

Fahri menjelaskan terdapat satu masalah utama dan dua masalah tambahan. Masalah utama ialah struktural dan masalah tambahannya ialah fungsional.

"Masalah utamanya adalah Dewan menganggap bahwa kerja dari BNPP ini sangat luas. Karena dia harus berkoordinasi dengan 18 kementerian dan 13 provinsi beserta ratusan kabupaten-kabupaten dan ribuan daerah yang di bawahnya langsung berbatasan dengan negara lain," ucap dia.

Kementerian baru

Atas ruang lingkup yang luas ini, Fahri mengusulkan perubahan BNNP menjadi lembaga setingkat kementerian. Fahri meminta Wapres memikirkan konsep homeland security.

"Tadi pak Wiranto (Menkopolhukam) menyebutkan soal intensitas masalah terorisme dan keamanan garis perbatasan. Karena garis-garis perbatasan kita itu juga menjadi tempat dari aktivitas banyak kriminalitas dari negara lain," ujar Fahri yang juga Wakil Ketua DPR.

Fahri menilai konsep homeland security bisa diwujudkan kementerian khusus. Kemudian masalah fungsional yang berupa ekonomi.

"Saya kira kita tahu, ada daerah perbatasan kita yang negaranya dianggap lebih sejahtera, sehingga problem ekonominya adalah dominannya perekonomian negara tetangga kepada kita. Ada juga negara tetangga kita yang dianggap perekonomiannya lebih rendah daripada kita sehingga kita menjadi tempat pengambilan sumber daya oleh negara tetangga," ujar dia.

Permasalahan fungsional kedua adalah politik dan keamanan. Temuan selama ini garis perbatasan kerap menjadi lahan empuk untuk kegiatan kriminalitas dan politik yang berasal dari negara tetangga.

"Timwas yang saya pimpin, akan berakhir pada masa sidang ini. Karena sifat dari kelembagaannya memerlukan koordinasi yang lebih luas dari sektor lainnya, kami berharap BNPP terus bisa berkoordinasi dengan Dewan dalam hal ini dengan Timwas dan kami berharap agar UU nya juga segera dituntaskan," ujar dia.

Fahri berjanji menyampaikan sejumlah temuan Timwas dan usulan secara tertulis. Fahri berharap ini menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan daerah perbatasan ke depan.metronews.com

Fahri Hamzah: Tak Ada Gunanya Jokowi Bangun Pos Perbatasan Megah

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik pembangunan wilayah perbatasan yang masih sebatas pada pembangunan fisik.

Menurut dia, pos perbatasan yang megah, yang selama ini kerap dibanggakan oleh Presiden Joko Widodo, tidak akan ada gunanya apabila tidak dibarengi oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Saya apresiasi Presiden membangun kedaulatan dalam pembangunan fisik. Tapi selama ada ketimpangan, terutama dengan Malaysia dan negara yang lebih maju dari kita, maka pos perbatasan itu tidak ada gunanya," kata Fahri Hamzah.


Hal ini disampaikan Fahri saat hadir dalam acara Pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017, di Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Acara ini digelar oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kementerian Dalam Negeri.

Hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Adapun Fahri, selain sebagai Wakil Ketua DPR, juga hadir sebagai Ketua Tim Pengawas Perbatasan DPR RI.

"Karena apapun, kalau yang di sana (negara tetangga) lebih sejahtera, rumah sakit lebih dekat, ya pindah orang, bahkan bisa pindah kewarganegaraan," tambah Fahri.

Fahri juga mengingatkan bahwa garis perbatasan Indonesia mencapai jutaan kilometer.

Apabila dibangun pos perbatasan megah di sejumlah titik, namun tidak dibarengi dengan penjagaan di garis perbatasan lainnya, maka justru akan membahayakan kedaulatan bangsa.

"Pintu tikus itu jumlahnya ribuan, pintu resmi sepuluh," ucap Fahri.

Fahri menilai, belum optimalnya pembangunan wilayah perbatasan karena koordinasi yang kurang maksimal antara kementerian dan lembaga.

Ia mengusulkan agar BNPP Kemendagri menjadi kementerian sendiri yang bertugas mengelola wilayah perbatasan.

"Sebab, kami lihat BNPP ini lingkup pekerjaannya terlalu besar. Mengkoordinir 18 kementerian, lebih dari setengah kabinet. Ada 14 provinsi, ratusan daerah tingkat dua dan ribuan kecamatan," ucap Fahri.kompas.com



Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Di Bayar Kontan, Hina Jokowi, Fahri Hamzah Saat Pidato Pengelolaan Perbatasan RI Langsung Suaranya Hilang"

Posting Komentar