Laknat, M Taufik Gerindra Nyinyir Begini Saat Jokowi Setujui Kenaikan Tunjangan DPRD Naik Signifikan

Pimpinan DPRD: Tunjangan Naik tak Seberapa

Infomenia.net -Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik menilai tidak ada kenaikan tunjangan yang signifikan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Adminiatratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Kenaikan masih dalam batas normal.

"Enggak seberapa naiknya. Belum-belum (naik), kan nunggu PP 18/2017," ujar Taufik saat dihubungi Metrotvnews.com, Kamis 22 Juni 2017.

Kenaikan tunjangan terbesar berasal dari tunjangan representasi yang sebelumnya hanya Rp2,4 juta menjadi Rp15 juta. Sementara itu, menurut Taufik, tunjangan lainnya relatif tidak mengalami perubahan.

Taufik mengatakan, kenaikan tunjangan rencananya dimulai pada Juli 2017. Namun, pihaknya masih menunggu surat keputusan, sebab hal tersebut harus masuk dalam rincian anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang baru.

"Tergantung pemerintah pusat kapan mau mulainya. Pasti nanti akan ada petunjuknya dalam rangka pelaksanaan PP itu kan," tambahn dia.

PP 18/2017 akan menggantikan PP 24/2004 yang sebelumnya mengatur tunjangan anggota DPRD. Keputusan ini diambil karena pemerintah melihat ada perbaikan dan peningkatan ekonomi. 

"Besarnya (tunjangan) dikonsultasikan dengan kepala daerah. Bulan depan sudah bisa diimplementasikan," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Selasa 20 Juni 2017.

Tjahjo menilai kenaikan tunjangan anggota Dewan di daerah sangat wajar. Hal itu mengingat sudah 12 tahun tak ada tambahan tunjangan.

Sebelumnya, tunjangan operasional diberikan melalui sistem reimburse, harus ada bukti transaksi atau pembelian. Sistem ini mengharuskan anggota DPRD mengumpulkan kuitansi dan sejenisnya, baru akan mendapat tunjangan operasional sebagai ganti.

Pada PP 18/2017, anggota DPRD tak perlu reimburse karena terbuka kemungkinan bagi daerah memberi 80% biaya operasional secara sekaligus. "PP hanya mengatur acuan-acuan, misalnya uang reses berapa, standar mobil dinas berapa. Kalau tidak ada mobil dinas diganti uang transportasinya berapa, uang sidang, uang reses," kata Tjahjo.

Selain itu, anggota DPRD juga bakal menerima jaminan kecelakaan dari pemerintah daerah. Tak ketinggalan asuransi kesehatan dan rumah jabatan. Tjahjo menyebut tak ada nada keberatan dari daerah terkait kebijakan ini.



Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Laknat, M Taufik Gerindra Nyinyir Begini Saat Jokowi Setujui Kenaikan Tunjangan DPRD Naik Signifikan"

Posting Komentar