Infomenia

Sabtu, 01 April 2017

Plt Gubernur DKI Soni Sumarsono Permalukan Anies - Sandiaga Uno



Infomenia.net -Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan mustahil membeli rumah dengan harga Rp 350 juta di tengah kota Jakarta. Harga rumah Rp 350 juta merupakan program rumah dengan DP nol rupiah yang diluncurkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI 2017.
“Kalau itu milik orangtua dijual ke anaknya itu mungkin saja,” ucap Sumarsono di Manggarai, Jakarta Selatan, seperti dikutip Liputan6.com, Kamis 30 Maret 2017.
Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) itu beralasan penjulan tanah harus berpatokan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setiap wilayah.
“Saya kira tidak di bawah NJOP, kecuali itu tipu-menipu,” tegas Sumarsono.
Dalam situs resmi calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno, jakartamajubersama.com, dijelaskan program Down Payment (DP) nol rupiah adalah kredit murah berbasis tabungan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Program yang dikhususkan untuk warga DKI menengah ke bawah dengan menyasar hunian seharga Rp 350 juta di Jakarta.
Menurut program calon gubernur dan wakil gubernur ini, uang muka akan ditalangi pemerintah provinsi. Konsumen tetap harus mencicil uang muka tersebut. Namun, sebelum diberikan talangan uang muka ini, konsumen sudah memiliki tabungan sebesar Rp 13,8 juta atau Rp 2,3 juta selama 6 bulan.
Syarat ini untuk menunjukkan bahwa penerima manfaat rumah DP nol rupiah tersebut memiliki kemampuan untuk melunasi harga rumah sepenuhnya.
Bila konsumen sudah memenuhi syarat tersebut dan lolos penilaian, maka konsumen bisa mencicil rumah sebesar Rp 2,3 juta selama 20 tahun atau 240 bulan dengan asumsi bunga bank untuk Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Sebelumnya, calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua Djarot Saiful Hidayat juga meragukan ide penyediaan rumah tanpa DP seharga Rp 350 Juta yang digaungkan pasangan cagub-cawagub nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
Djarot menilai saat ini tidak ada lagi rumah di Jakarta yang seharga Rp 350 Juta. Sebab harga tanah maupun nilai jual objek pajak (NJOP) di Jakarta telah melebihi harga tersebut.
“Kalau memang ada saya bertanya di mana lahannya. Di mana di Jakarta ini yang harganya segitu. Kalau di Bogor, Tangerang, Bekasi mungkin ada,” kata Djarot saat ditemui di sela-sela kunjungannya ke Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, seperti dikutip Kompas.com, Rabu 29 Maret 2017.
Menurut Djarot, jika ingin mengacu harga yang dilontarkan Anies, maka rumah yang dibangun bukan rumah tapak. Melainkan rumah vertikal.
“Kalau ada bangun rumah kemudian Rp 350 juta apartemen atau rusun. Tapi kalau rumah yang satu atau dua lantai itu saya pingin tahu di mana. Saya juga mau beli,” ujar Djarot seraya tersenyum.
Sebelumnya saat debat di Mata Najwa pada Senin malam, Anies kembali memaparkan program beli rumah tanpa uang muka atau down payment (DP) yang dijanjikan akan direalisasikannya jika nantinya terpilih.
Menurut Anies, program tersebut tidak membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membayar seluruh pembelian rumah oleh masyarakat. Melainkan hanya DP-nya saja.
“Kalau harga rumah Rp 350 juta maka masyarakat DKI Jakarta harus bayar DP Rp 52 juta dan itu yang mau kami hilangkan. Kami ringankan,” kata Anies.
Pada kesempatan lain, Djarot mengakui akan sulit jika dia diminta mengadopsi program pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, mengenai rumah dengan DP nol rupiah dan rumah seharga Rp 350 juta.
“Bagi kami susah kalau kami suruh adopsi program itu, kami kesulitan, susah. Karena berbeda konsep dengan kami,” kata Djarot, di sela-sela acara HUT ke 17 Banteng Muda Indonesia, di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis seperti dikutip Kompas.com, Kamis 30 Maret 2017.
Djarot mengatakan, lahan di Jakarta terbatas dan yang paling memungkinkan adalah membangun hunian vertikal. Hunian vertikal, lanjut dia, adalah konsep yang dijalankan di Jakarta dalam bentuk rumah susun (rusun).
“Kalau warga ingin lahan yang luas tentunya harus di pinggir Jabodetabek. Tapi kalau tinggal di Jakarta, kami akan menyediakan hunian (rusun) yang setara dengan apartemen,” ujar Djarot.
Mantan Wali Kota Blitar itu menilai hunian vertikal adalah solusi untuk penyediaan hunian di daerah dengan lahan terbatas seperti Jakarta. Adapun lahan yang tersisa dapat digunakan untuk lahan terbuka hijau dan lahan terbuka biru seperti embung.
“Maka bangunan harus vertikal supaya RTH (ruang terbuka hijau) bisa ditingkatkan di Jakarta. Idealnya suatu kota itu mempunyai 30 persen RTH,” ungkap Djarot.

Comments
0 Comments

0 komentar