Infomenia

Jumat, 17 Maret 2017

Kebohongan Anies Baswedan Soal Dana Bansos LBH Jakarta di Pangkas Era Ahok di Bongkar Dosen UI



Infomenia.net -ANIES MENUDUH PEMPROV DKI MEMANGKAS SUBSIDI PADA LEMBAGA BANTUAN HUKUM  KARENA LBH PRO RAKYAT KECIL .
KATA LBH:  ANGGARAN KAMI TIDAK DIPANGKAS, MALAH NAIK.

Haddooooooh. Anies Baswedan ini kok makin bahlul ya.
 Sekarang dia ketahuan berbohong soal Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
Celakanya, yang membongkar kebohongan itu adalah LBH sendiri.

Jadi rupanya dalam rangka membangun imej sebagai pejuang masyarakat, Anies mengatakan kepada wartawan bahwa, kalau dia jadi gubernur, dia akan membantu LBH (13/3).

Dengan enak, Anies mengatakan bahwa anggaran LBH selama ini dipangkas pemerintah DKI karena LBH menghalangi penggusuran rakyat kecil.
Karena itu, kata Anies, dia akan meningkatkan subsidi bagi LBH agar mereka bisa membantu masyarakat yang lemah.

Anies dengan meyakinkan menyatakan ia sudah berkomunikasi dengan LBH Jakarta. 
Dalam pertemuan itu, kata Anies, ia sudah BERPESAN pada LBH agar lebih peduli memberi bantuan hukum untuk kasus yang melibatkan korban perempuan dan anak.
Keren kan?
Yang tidak keren, ceritanya itu ternyata cuma khayalan dia di siang bolong.
.
LBH dengan segera memberikan klarifikasi yang pada intinya, membantah pernyataan-pernyataan Anies.

LBH membantah ada pemangkasan anggaran bagi LBH. LBH justru menyatakan bahwa ada kenaikan hibah dari APBD Jakarta yang semula Rp 300 juta pada 2013, menjadi Rp 830 juta pada 2015.

LBH Jakarta juga membantah sudah bertemu dengan Anies.
Hadoooooh Bapak Anies.
Kok serendah itu ya?
Kok Anda seperti tidak bisa membedakan mana khayalan mana realita?
Kok Anda bisa menyangka bahwa Anda bisa saja berbohong di depan publik kemudian melenggang karena tidak akan ada orang yang membongkar kebohongan Anda.
Kok begini ya?
Dan kok masih ada yang dukung ya?

Klarifikasi LBH Jakarta Terkait Komunikasi dengan Anies Baswedan


Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengklarifikasi tidak pernah berkomunikasi dengan Anies Baswedan untuk membicarakan mengenai anggaran bantuan hukum. Berbagai media memberitakan setidaknya beberapa hal: 1) Anies ingin perkuat LBH Jakarta; 2) Anies menduga subsidi LBH Jakarta mengalami pemangkasan karena berdasarkan assessment LBH Jakarta lebih banyak menghalangi penggusuran; 3) Anies sudah berkomunikasi dengan LBH Jakarta dan berpesan agar LBH lebih concern memberikan bantuan hukum untuk kasus yang melibatkan korban perempuan dan anak. Untuk meluruskan hal tersebut, LBH Jakarta mengemukakan beberapa hal sebagai berikut:
Pertama, LBH Jakarta menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan hak konstitusional warga negara, bagian dari hak asasi manusia, dan merupakan salah satu alat untuk mendorong keadilan sosial. Oleh karena itu siapapun Gubernur terpilih nantinya seharusnya tidak hanya melakukan penguatan terhadap LBH Jakarta melainkan juga kepada seluruh organisasi bantuan hukum yang berada di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta seharusnya mendorong adanya peraturan daerah (Perda) mengenai bantuan hukum karena berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, daerah dapat berperan dengan mengalokasikan anggaran bantuan hukum dan mengatur penyelenggaraannya melalui peraturan daerah.
Kedua, LBH Jakarta tidak mengetahui dugaan adanya pemangkasan anggaran untuk LBH Jakarta karena keterlibatannya dalam mengadvokasi kasus penggusuran. Jika benar adanya, maka hal tersebut merupakan tindakan menghambat akses terhadap keadilan. Sebagai informasi, LBH Jakarta pada tahun 2013 mendapatkan dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta sebesar 300 juta rupiah, dan pada tahun 2015 sebesar 830 juta rupiah. Keseluruhan dana tersebut sudah diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. LBH Jakarta tidak mendapatkan hibah APBD setiap tahun karena adanya Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang melarang satu organisasi menerima hibah APBD setiap tahunnya.
Ketiga, LBH Jakarta tidak pernah bertemu ataupun berkomunikasi dengan Anies Baswedan untuk membicarakan program Pilkada, termasuk mengenai bantuan hukum di DKI Jakarta Hal ini perlu LBH Jakarta klarifikasi untuk menghindari kesalahpahaman berbagai pemangku kepentingan LBH Jakarta.
Keempat, LBH Jakarta merupakan organisasi yang netral dan tidak berpihak kepada calon manapun dalam politik elektoral, termasuk Pilkada DKI Jakarta 2017. Independensi merupakan hal yang penting karena LBH Jakarta didirikan sebagai sebuah lembaga pengawas (watchdog) dan lembaga hak asasi manusia. LBH Jakarta tidak bergantung kepada figur, melainkan bergantung kepada masyarakat yang berdaya. Keberpihakan LBH Jakarta hanya kepada korban pelanggaran hak asasi manusia, baik itu korban pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (buruh, pedagang kaki lima, korban penggusuran paksa, korban reklamasi, dll) maupun korban pelanggaran hak-hak sipil dan politik (korban pelarangan ibadah, berekspresi, berkumpul, berpendapat, dll).
Sebagai penutup LBH Jakarta menginformasikan akan meluncurkan program #JakartaKritis yang bertujuan untuk mengawal pemenuhan Hak Asasi Manusia di DKI Jakarta siapapun Gubernur yang terpilih pada Pilkada 2017. Tidak hanya mengawal mengenai hak-hak sipil dan politik dengan bingkai toleransi dan kebhinekaan, tetapi sekaligus juga mengawal hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dimana masalah penggusuran dan perampasan ruang masyarakat miskin menjadi masalah yang menonjol di DKI Jakarta.
Narahubung:
•Alghiffari Aqsa (Direktur LBH Jakarta): 081280666410.
•Aditya Megantara (Kabid Kampanye Strategis LBH Jakarta): 081296969437.

Website: www.bantuanhukum.or.id
Twitter: @LBH_Jakarta
FB: LBH Jakarta



Comments
6 Comments

6 komentar

17 Maret 2017 10.33 Delete comments

Ya gitu lah, mau menjatuhkan malah dapat malu....

Reply
avatar
17 Maret 2017 10.36 Delete comments

Mau menjatuhkan malah kesandung sendiri...ckckck

Reply
avatar
18 Maret 2017 02.21 Delete comments

jancukan tibakne ngarang .......asu tenan ....wis wis ra pantes tenan ....meh percoyo

Reply
avatar
18 Maret 2017 20.32 Delete comments

Perlu anda tau, berita seperti memiliki tujuan merusak persatuan NKRI. Kita diadu seolah kita peduli. Padahal para pelaku politik itu hny ingin suara pemilih. Cara curang ato jujur, rakyat yg menentukan. Jgn mau dimadu domba

Reply
avatar
24 Maret 2017 02.16 Delete comments

Bagaimana dengan DP 0 % utk KPR....

Reply
avatar
24 Maret 2017 02.17 Delete comments

Bagaimana dengan DP 0 % utk KPR

Reply
avatar