Infomenia

Selasa, 27 Desember 2016

Sudah Di Sepakati Oleh DPRD dan Plt Gubernur, Akhirnya Kemendagri Coret 2 APBD DKI 2017



Infomenia.net -1. Kemendagri Coret Anggaran Renovasi Kolam di DPRD DKI Sebesar Rp 579 Juta
 Kementerian Dalam Negeri mencoret anggaran renovasi kolam DPRD DKI dalam APBD DKI 2017. Anggaran tersebut semula dianggarkan sebesar Rp 579.024.617.

"Renovasi kolam ternyata enggak bisa," ujar Sekretaris DPRD DKI Muhammad Yuliadi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (27/12/2016).

Yuliadi mengatakan hal itu karena kegiatan renovasi kolam tidak sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2017. Sehingga, kegiatan tersebut dianggap kegiatan baru. Yuliadi mengatakan renovasi kolam juga bisa dianggarkan kembali pada tahun 2018 nanti.

"Dalam perencanaan tahun 2018 akan dimasukan, kayak kolam. Jadi hanya diundurkan saja karena kalau masuk di tahun 2017, dianggap kegiatan baru dan tidak sesuai RKPD," ujar Yuliadi.

Selain anggaran renovasi kolam, Kemendagri juga mencoret anggaran gaji sopir anggota DPRD DKI. Yuliadi mengatakan hanya anggaran itu saja yang dicoret di Kesekretariatan Dewan.

Anggaran lain yang bersifat rutin seperti pemeliharaan gedung, tidak dicoret Kemendagri.

"Dengan evaluasi ini, anggaran yang berkurang sebanyak Rp 14 miliar," ujar Yuliadi.

Dalam APBD 2017 yang disahkan pada Senin (19/12/2016) lalu, pos belanja Sekretariat DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 194 miliar atau tepatnya Rp 194.456.464.499. Rinciannya, belanja langsung sebesar Rp 144.249.355.499 dan belanja tidak langsung sebesar Rp 50.207.109.000.

2.Kemendagri Coret Anggaran untuk Gaji Sopir Anggota DPRD DKI

Kementerian Dalam Negeri mencoret anggaran pembiayaan gaji sopir anggota DPRD DKI dalam APBD DKI Jakarta 2017.

Sekretaris DPRD DKI Muhammad Yuliadi mengatakan, penghapusan anggaran untuk gaji sopir anggota DPRD ini merupakan salah satu hasil evaluasi Kemendagri terhadap APBD DKI.

"Gaji sopir DPRD enggak bisa dianggarkan tahun ini," ujar Yuliadi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (27/12/2016).


Selain itu, anggaran BBM, asuransi, serta perawatan untuk kendaraan dinas ikut dicoret pihak Kemendagri.

Yuliadi sebelumnya mengatakan bahwa usulan gaji untuk sopir anggota DPRD DKI bukan hanya ada di Jakarta, melainkan juga di daerah lain.

"Sopir itu kan begini, kan ada usulan bukan dari tingkat DKI saja, tetapi seluruh Indonesia. Jadi anggota Dewan (di Indonesia) itu mengusulkan ke Kemendagri untuk mendapatkan kendaraan dinas," ujar Yuliadi.


Selama ini, anggota DPRD DKI mendapatkan kendaraan dinas berupa mobil Toyota Corolla Altis. Namun, kata Yuliadi, status kendaraan dinas itu hanya pinjam pakai.


Yuliadi mengatakan, anggota Dewan tidak mendapatkan uang untuk kebutuhan bahan bakar mobil tersebut, uang pemeliharaan, dan asuransi mobil.


Comments
0 Comments

0 komentar