Infomenia

Senin, 19 Desember 2016

Salut.....Cuitan Putri Gus Dur Ini Bikin Merah Telinga FPI dan GNPF MUI

Hasil gambar untuk alissa wahid

Infomenia.net -Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Nonmuslim ramai dibahas, terutama setelah Ormas Front Pembela Islam (FPI) mendatangi mal-mal dan perusahaan meminta pejabatnya menandatangani surat pernyataan di atas materai untuk menaati fatwa MUI itu.

Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Wahid ikut angkat bicara soal fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 ini. Menurut dia, MUI mengeluarkan fatwa itu adalah hal yang biasa dan boleh-boleh saja dilakukan.

"Yang harus diingat, MUI itu organisasi nonpemerintah sebagaimana NU (Nahdlatul Ulama), Muhammadiyah, LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) dan lain-lain, bukan lembaga pemerintah. Jadi fatwanya tidak menjadi hukum positif," kata Alissa saat dihubungi detikcom, Senin (19/12/2016).

Putri sulung Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid ini mengatakan, fatwa MUI tidak mengikat semua umat alias bukan untuk seluruh muslim di Indonesia. Fatwa MUI menurutnya sama saja seperti fatwa NU atau fatwa Muhammadiyah dan lain sebagainya.

"Saya pernah membaca KH Sahal Mahfud menyampaikan fatwa MUI tidak mengikat seluruh umat Islam di Indonesia. Boleh diikuti oleh yang ingin mengikuti," ujar Alissa.


Sangat boleh berpendapat tak boleh pakai atribut non-muslim. Tp tak boleh main hakim sendiri thd yg bpendapat beda. https://twitter.com/BIbnumulkan/status/810516136726933504 
Alissa mengatakan, sangat boleh berpendapat tidak boleh memakai atribut nonmuslim. Tapi yang tidak boleh itu adalah main hakim sendiri terhadap yang berbeda pendapat.

"Tindakan FPI mendatangi perusahaan dan mal-mal itu tindakan yang kurang bijaksana. Wong fatwa MUI bukan hukum positif, ya tidak bisa memaksakan kehendak kepada pihak yang berpendapat berbeda," ujarnya.

"Aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, perlu tegas. Saya menyayangkan tindakan polisi Surabaya yang mengawal aksi FPI. Dan saya sangat mengapresiasi sikap Kapolri (Jenderal Tito Karnavian-red) yang tegas menyatakan fatwa MUI bukan hukum positif. Ini kemajuan besar dibandingkan sikap kepolisian sebelum-sebelumnya," sambungnya.detik.com

Comments
5 Comments

5 komentar

19 Desember 2016 20.54 Delete comments

Rokok ga ada yang sweeping?? kan udah di Fatwa Haram?

Reply
avatar
20 Desember 2016 00.24 Delete comments

Mui memberikan bola lambung, ormas garis keras tinggal smash.

Reply
avatar
20 Desember 2016 05.15 Delete comments

Putuskan semua sumber pendanaan MUI dan FPI, termasuk yg cari sumbangan di tengah jalan

Reply
avatar
20 Desember 2016 16.45 Delete comments

Bukan Organisasi, tapi Arogansi.
Sampai kapan Indonesia bgini??
Mana pihak berwenang??
Apakah NKRI ini negara Islam??
Kalau iya, knpa ada UUD yg menyatakan kebebasan beragama??
Mengapa??
Ada yg bisa jawab gk??

Reply
avatar
27 Desember 2016 06.58 Delete comments

Selama agama dijadikan kedok politik,maka yg ada cuman geger nelulu..... selama kebebasan beragama masih menjadi pertentangan.... tidak akan ada kedamaian... selama masing2 masih mencari pembenaran diri..tidak akan ada kebenaran....

Reply
avatar